Dishub DKI Jakarta Batalkan Penghapusan Jalur Sepeda Setelah Terima Masukan Publik

Pemprov DKI Jakarta resmi membatalkan rencana penghapusan jalur sepeda setelah Kepala Dinas Perhubungan Budi Awaluddin memastikan infrastruktur tersebut tetap dipertahankan menyusul rapat evaluasi yang menyerap berbagai masukan publik. Keputusan ini menutup polemik selama sebulan terakhir terkait nasib fasilitas pesepeda di ibu kota.

Budi menyampaikan kepastian itu secara langsung kepada wartawan di Jakarta Pusat, Selasa (22/9). Ia menegaskan bahwa pembahasan internal telah rampung dan hasilnya bulat. "Ya, jalur sepeda kemarin sudah kita rapatkan dan itu dipertahankan," ujar Budi.

Alasan utama di balik keputusan ini merujuk pada prinsip dasar tata kelola jalan raya. Menurut Budi, moda transportasi tertentu memiliki hak prioritas yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh perencana kota. "Karena memang dalam hierarki dalam transportasi, pertama jalur sepeda dan juga pejalan kaki itu harus diutamakan," jelasnya.

Meski demikian, pemerintah provinsi tidak menutup mata terhadap kelemahan di lapangan. Budi mengakui bakal ada penyesuaian teknis pada sejumlah titik. Sayangnya, ia enggan membuka detail apa saja yang akan diubah. "Jadi ini dipertahankan, memang ada beberapa yang sedikit nanti dievaluasi," katanya tanpa merinci aspek-aspek evaluasi tersebut.

Isu ini sejatinya bergulir sejak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melempar wacana evaluasi pada Kamis (20/8) di Jakarta Selatan. Kala itu, Pramono menyebut adanya keluhan warga soal okupasi jalur yang salah sasaran. "Usulan dari masyarakat, dari publik yang merasa jalur itu lebih banyak digunakan motor," ujar Pramono.

Tekanan dari dua arah membuat gubernur bergerak hati-hati. Di satu sisi, komunitas bike to work mendesak agar jalur tetap ada. Di sisi lain, Pramono menolak keras jika kebijakannya kelak dianggap bias karena gaya hidup pribadinya. "Hati-hatinya kenapa? Supaya tidak terkesan bahwa karena saya hobi bersepeda, enggak mau menggunakan jalur itu. Memang saya bersepeda menggunakan road bike, dan itu biasanya hari libur atau Sabtu pagi. Di luar itu saya udah enggak pernah sepedaan lagi. Jadi akan saya putuskan mengenai hal tersebut," jelas Pramono.

Analisis Redaksi

Keputusan mempertahankan jalur sepeda sekaligus mengevaluasinya adalah kompromi politik yang paling aman bagi Pemprov DKI Jakarta. Pramono Anung berhasil menghindari jebakan citra elit yang hanya melayani hobi kalangan menengah atas, sembari tetap menunjukkan keberpihakan pada prinsip tata ruang kota modern. Hierarki transportasi yang mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda bukan sekadar teori; itu adalah komitmen global yang sulit ditarik mundur tanpa memicu protes internasional maupun domestik.

Ketidakjelasan Dishub mengenai aspek evaluasi justru menjadi celah yang patut diawasi ketat oleh publik. Tanpa parameter terukur, kata "evaluasi" sangat mudah ditafsirkan ulang sebagai pemotongan panjang jalur, pengurangan lebar, atau bahkan pencabutan marka di ruas-ruas strategis demi melancarkan arus kendaraan bermotor. Transparansi data evaluasi ini wajib dibuka sebelum eksekusi fisik dilakukan di jalanan.

Langkah selanjutnya yang logis adalah penegakan hukum di lapangan. Keluhan awal masyarakat tentang motor yang menyerobot jalur sepeda tidak akan selesai hanya dengan mempertahankan cat marka di aspal. Jika Dinas Perhubungan dan kepolisian tidak menindak pelanggar secara konsisten, jalur sepeda akan terus menjadi monumen kebijakan yang gagal fungsi, dan wacana penghapusannya pasti akan kembali mencuat di kemudian hari.