Amran Buka Peluang Bulog Pegang Cadangan Kedelai, Harga Impor Tembus Rp13.762 Per Kilogram

Menteri Pertanian merangkap Kepala Badan Pangan Nasional, Amran Sulaiman, secara resmi membuka jalan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Perum Bulog, untuk mengelola Cadangan Kedelai Pemerintah. Langkah ini diambil untuk menekan fluktuasi pasokan dan harga komoditas tersebut di dalam negeri, terutama saat harga kedelai impor menembus harga acuan pemerintah. Amran menegaskan, selama sesuai regulasi, pemerintah siap menyerahkan mandat tersebut kepada pihak yang berminat.

"Kalau BUMN berminat (punya stok cadangan kedelai), saya kasih," ujar Amran di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (22/9). Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan harga kedelai yang kini berada di atas ambang batas kewajaran. Meskipun belum ada keputusan final mengenai penugasan spesifik kepada Bulog, ia menekankan pentingnya keberadaan stok cadangan untuk melindungi para pelaku usaha kecil dan peternak.

Kondisi pasar sedang tidak stabil. Berdasarkan pemantauan Bapanas per 8 September 2026, rata-rata harga kedelai impor nasional mencapai Rp13.762 per kilogram. Angka ini melampaui Harga Acuan Pemerintah (HAP) sebesar Rp12.000 per kilogram. Ironisnya, tren ini berkebalikan dengan pasar global. Data Trading Economics per 9 September menunjukkan harga kedelai dunia justru melemah ke level US$12,90 per bushel, titik terendah dalam lebih dari sepekan terakhir.

Wicaksono Nurcahyo, Sekretaris Jenderal Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), menjelaskan bahwa lonjakan harga terjadi di tingkat importir karena pemerintah belum menguasai stok. "Pemerintah belum menguasai stok kedelai sehingga harga domestik masih sangat bergantung pada pihak yang memiliki barang," katanya. Ia mendorong realisasi Cadangan Kedelai Pemerintah (CKP) yang sebenarnya sudah memiliki dasar kebijakan namun belum berjalan efektif di lapangan.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, meluruskan bahwa secara kuantitatif pasokan masih aman. Proyeksi Neraca Pangan Nasional per 3 September 2026 menunjukkan ketersediaan kedelai tahun ini mencapai 3,046 juta ton, melampaui kebutuhan nasional sebesar 2,755 juta ton. Namun, ia mengakui ketergantungan struktural pada impor. Produksi dalam negeri hanya sekitar 131,5 ribu ton, sementara impor Januari-Agustus sudah mencapai 1,920 juta ton dengan rencana tambahan 750,4 ribu ton hingga akhir tahun. Untuk mengatasi ini, pemerintah menargetkan pengadaan minimal 70 ribu ton CKP pada 2026 dengan persiapan penugasan kepada Bulog.

Analisis Redaksi

Pernyataan Amran Sulaiman menandai pergeseran strategis dari sekadar regulasi ke intervensi pasar nyata. Selama ini, Indonesia bermain di zona abu-abu; data neraca pangan menunjukkan surplus, tetapi distribusi harga menunjukkan distorsi. Kehadiran negara melalui BUMN menjadi krusial untuk menjembatani celah antara produksi lokal yang minim dan dominasi impor. Jika Bulog benar-benar memegang kendali atas 70 ribu ton cadangan, mekanisme pasar akan teruji. Apakah intervensi ini mampu menahan harga di level HAP saat pasokan global melonjak, ataukah birokrasi akan menjadi penghalang kecepatan respons?

Dampak langsung bagi publik, khususnya perajin tahu dan tempe di Jawa yang harga bahan bakunya masih berkisar Rp11.200-Rp11.850 per kilogram, bergantung pada kecepatan eksekusi ini. Harga di luar Jawa yang lebih tinggi menandakan distribusi belum merata. Waspada: tanpa pengawasan ketat, cadangan pemerintah bisa menjadi objek spekulasi baru atau sekadar angka statistik di laporan tahunan. Langkah selanjutnya harus transparan. Publik berhak tahu kapan dan bagaimana stok tersebut dilepas, bukan hanya janji pengadaan. Stabilitas pangan bukan soal total tonase, melainkan soal akses dan harga yang bisa dijangkau masyarakat.