Mentan Amran Janji Harga Beras Turun Pekan Ini, Stok CBP 4,6 Juta Ton Disiapkan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan harga beras bakal turun pekan ini dengan mengandalkan operasi pasar dan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari cadangan pemerintah yang saat ini mencapai 4,6 juta ton. Jaminan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional itu di kediamannya, Jakarta Selatan, Senin (21/9), merespons tren kenaikan harga beras medium maupun premium sepanjang September 2026.

"Pasti turunlah (harga beras pekan ini). Doakan. Pasti turun," kata Amran. Ia memerintahkan Perum Bulog memperkuat pasokan beras ke jaringan ritel modern. Menurutnya, stok beras pemerintah masih mencukupi sehingga kondisi pasokan tidak seharusnya menjadi alasan kenaikan harga. "Sudah dikirim (pasokan beras ke ritel). Kami sudah perintahkan Bulog. Berasnya banyak, kurang lebih 5 juta ton, 4,6 (juta stok beras Bulog) hari ini. Kita sewa gudang 2 juta ton. Udah, kita kirim. Beras aman," ujarnya.

Data hingga minggu ketiga September 2026 menunjukkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per 18 September tercatat sekitar 4,6 juta ton. Sepanjang 2026 hingga pertengahan September, penyaluran CBP telah mencapai sekitar 2,3 juta ton melalui berbagai program intervensi. Pemerintah juga tengah memproses tambahan kuantum SPHP beras sebesar 1 juta ton untuk daerah yang mengalami tekanan harga dan pasokan. Selain itu, bantuan pangan beras disiapkan untuk sekitar 33,4 juta masyarakat di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), rata-rata harga beras medium secara nasional hingga minggu ketiga September 2026 mencapai Rp14.644 per kilogram, naik dari Rp14.534 per kilogram pada Agustus. Artinya, harga beras medium naik Rp110 per kilogram atau 0,76 persen. Sementara itu, rata-rata harga beras premium naik dari Rp16.382 per kilogram pada Agustus menjadi Rp16.495 per kilogram hingga minggu ketiga September. Kenaikannya mencapai Rp113 per kilogram atau 0,69 persen.

Amran menilai kenaikan harga tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan stok. Ia mempertanyakan alasan kenaikan harga ketika stok beras pemerintah masih berada pada level yang besar. "Dulu, kalau tidak ada stok, harga naik kan? 'Wah, menterinya salah nih, impor'. Begitu sekarang banyak beras apa alasannya lagi? Ndak ada alasan. Tidak impor, apa alasannya lagi?" kata Amran. Langkah penekanan harga ini diharapkan efektif setelah pemerintah menertibkan peredaran beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai dengan klaim pada label kemasan. "Karena (mafia beras) fortifikasi tidak main lagi kan? Masih berani main? Hilang kan (beras) fortifikasi (di ritel)?" kata Amran.

Bapanas sebelumnya menemukan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar mutu dan kandungan sesuai label. Sebanyak 11 pelaku usaha pemilik 25 merek tersebut telah mendapatkan surat peringatan dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam koordinasi dengan Bapanas. Hingga minggu pertama September, seluruh merek yang bermasalah tersebut disebut telah menghentikan produksinya, sementara sebagian stok telah ditarik dari peredaran. Amran mengatakan pemerintah akan mencabut izin produk yang terbukti melanggar dan memproses pelakunya secara hukum. Saat ditanya mengenai penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras fortifikasi, Amran mengatakan pemerintah memilih menghentikan sementara peredarannya terlebih dahulu. "Dimoratoriumkan. Cabut izinnya dulu," ujarnya. Ia kemudian menjelaskan terdapat tiga langkah yang ditempuh pemerintah terhadap produk yang bermasalah, yakni pencabutan izin, moratorium, dan proses hukum.

Analisis Redaksi

Jaminan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa harga beras pasti turun pekan ini membawa beban pembuktian yang sangat berat bagi pemerintah. Secara matematis, menggerakkan 4,6 juta ton stok Cadangan Beras Pemerintah ke titik-titik distribusi ritel modern dalam hitungan hari bukanlah pekerjaan sederhana. Kenaikan harga beras medium sebesar Rp110 per kilogram dan beras premium Rp113 per kilogram memang terlihat moderat secara persentase, namun bagi 33,4 juta penerima bantuan pangan dan jutaan konsumen kelas bawah lainnya, setiap rupiah memiliki arti yang menentukan daya beli mereka.

Pernyataan Amran yang mempertanyakan alasan kenaikan harga di tengah melimpahnya stok mengarahkan perhatian publik pada satu variabel utama: rantai distribusi dan potensi permainan spekulan. Penertiban 25 merek beras fortifikasi yang melibatkan 11 pelaku usaha memperlihatkan bahwa celah manipulasi pasar masih terbuka lebar. Moratorium dan ancaman pencabutan izin merupakan langkah awal yang tegas, tetapi efektivitasnya baru bisa diukur ketika proses hukum benar-benar berjalan tanpa tebang pilih.

Tantangan terbesar pekan ini adalah sinkronisasi antara instruksi politik dari kementerian dan eksekusi teknis oleh Perum Bulog di lapangan. Tambahan kuantum SPHP sebesar 1 juta ton harus segera menyasar daerah-daerah dengan tekanan harga tertinggi agar efek psikologis penurunan harga benar-benar terasa oleh konsumen. Jika janji pekan ini meleset, kredibilitas kebijakan stabilisasi pangan pemerintah akan menghadapi ujian kepercayaan publik yang jauh lebih serius daripada sekadar fluktuasi harga seratus rupiah.