Mendikdasmen Abdul Mu'ti Respons Video Viral SD di NTT Tak Bisa Gunakan IFP

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan video viral terkait kondisi sebuah Sekolah Dasar (SD) di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tidak bisa menggunakan Interactive Flat Panel (IFP) mendapat respons langsung dari kementerian. Langkah cepat ini diambil setelah rekaman tersebut memicu perbincangan luas di ruang publik mengenai kesiapan infrastruktur teknologi di sekolah-sekolah pelosok.

Video yang beredar memperlihatkan para guru dan siswa di salah satu SD di NTT menghadapi kendala teknis saat mengoperasikan perangkat IFP. Layar interaktif yang seharusnya menjadi alat bantu pembelajaran modern itu justru tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas distribusi alat teknologi pendidikan ke wilayah yang minim dukungan infrastruktur dasar.

Abdul Mu'ti merespons persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab kementerian dalam menjamin mutu pendidikan nasional. Ia menegaskan bahwa temuan di lapangan lewat video viral ini tidak akan dibiarkan menggantung tanpa tindak lanjut nyata. Sikap tegas Mendikdasmen menunjukkan bahwa pengawasan terhadap implementasi kebijakan fasilitas sekolah harus berjalan beriringan dengan proses distribusinya.

Persoalan gagalnya pemanfaatan IFP di NTT bukan sekadar masalah kerusakan unit. Akar masalahnya merujuk pada ketimpangan ekosistem pendukung. Banyak sekolah di wilayah timur Indonesia masih bergulat dengan pasokan listrik yang tidak stabil, jaringan internet yang absen, hingga minimnya pelatihan bagi tenaga pendidik untuk mengoperasikan perangkat digital kompleks. Mengirimkan alat canggih tanpa menyiapkan fondasi pendukung sama saja menumpuk barang rongsokan di sudut kelas.

Bagi jutaan orang tua dan siswa di daerah tertinggal, peristiwa ini menjadi cermin buram wajah pemerataan pendidikan kita. Anggaran negara yang digelontorkan untuk pengadaan teknologi pembelajaran bernilai miliaran rupiah terancam sia-sia jika ujung distribusinya hanya berhenti pada seremonial penyerahan barang. Publik berhak menuntut akuntabilitas penuh atas setiap rupiah yang dibelanjakan untuk fasilitas sekolah.

Analisis Redaksi

Respons cepat Mendikdasmen Abdul Mu'ti patut diapresiasi, namun langkah reaktif pascaviralnya sebuah video menunjukkan lemahnya sistem deteksi dini di tubuh kementerian. Seharusnya, evaluasi fungsi perangkat seperti IFP berjalan rutin melalui mekanisme pelaporan berjenjang, bukan menunggu tekanan opini publik di media sosial. Ketergantungan pada viralitas sebagai pemicu aksi birokrasi adalah gejala tata kelola yang belum matang.

Yang perlu diwaspadai adalah pola berulang dalam kebijakan teknologi pendidikan kita. Pengadaan perangkat keras kerap dipisahkan dari program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyiapan infrastruktur dasar. Tanpa perubahan paradigma dari sekadar belanja modal menuju pembangunan ekosistem utuh, kasus serupa di NTT hanya akan berpindah lokasi ke provinsi lain yang memiliki karakteristik geografis serupa.

Secara logis, kementerian kini harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh titik distribusi IFP di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Hasil audit tersebut wajib menjadi landasan untuk merevisi petunjuk teknis pengadaan tahun anggaran berikutnya. Jika tidak ada pembenahan struktural, janji transformasi digital pendidikan hanya akan menjadi jargon kosong yang merugikan anak-anak di garis depan negeri ini.