Amran Klaim Penerapan E50 dan B50 Hemat Devisa Rp500 Triliun per Tahun, Lahan Jadi Kunci Utama

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan penerapan bahan bakar nabati campuran etanol 50 persen (E50) dan biodiesel 50 persen (B50) mampu menghemat devisa negara hingga US$30 miliar atau setara Rp500 triliun setiap tahun. Angka fantastis itu diproyeksikan tercapai apabila program kemandirian energi berbasis komoditas pertanian tersebut berjalan penuh menggantikan ketergantungan impor energi.

"Kita bisa hemat, kalau seluruhnya bisa selesai E50, E50 dengan B50 itu, US$30 miliar. Artinya, kurang lebih Rp500 triliun per tahun. Per tahun, kita hemat devisa kita," tegas Amran saat menggelar konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Senin (21/9). Penghematan itu murni berasal dari berkurangnya volume impor energi fosil yang selama ini membebani neraca perdagangan nasional.

Tiga komoditas utama disiapkan sebagai tulang punggung produksi etanol: singkong, tebu, dan jagung. Pemerintah memperkirakan kebutuhan lahan untuk menopang program ini mencapai 1 juta hingga 2 juta hektare. Konsolidasi lahan baru saja dimulai dan penanaman komoditas bahan baku akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini.

Amran memastikan pemerintah tidak akan gegabah membuka kawasan hutan demi mengejar target lahan etanol. Strategi pertama adalah memanfaatkan 20 juta hektare lahan yang rencananya dihutankan kembali melalui skema agroforestri khusus tanaman pangan. Opsi kedua menyasar 1,3 juta hektare lahan yang statusnya sudah dilepaskan. "Paling terakhir baru pelepasan hutan. Itu paling terakhir. Pokoknya kita jaga lingkungan, tetapi kita juga menjadi swasembada energi atau berdaulat energi," katanya.

Peta jalan penerapan campuran etanol ini disusun bertingkat. Pemerintah menghitung E20 dapat diterapkan pada 2029, meningkat ke E40 pada periode 2030-2031, sebelum akhirnya menyentuh level E50. Pembiayaan pembangunan pabrik etanol akan mengandalkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tahap awal, baru kemudian dibuka untuk pihak swasta. "Pokoknya berapa kemampuan BUMN, sesudah itu swasta dan swasta pasti antre. Pengalaman kami antre. Yang penting kepastian lahan," ujar Amran.

Langkah Kementerian Pertanian ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada Kamis (17/9) lalu. Usai Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional di Istana Merdeka, Bahlil mengungkapkan perintah presiden agar pemerintah segera menyusun langkah strategis membangun E50. Kebutuhan BBM nasional saat ini sangat besar, mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun untuk solar dan 39 juta hingga 40 juta kiloliter per tahun untuk bensin.

Bahlil menilai pengembangan E50 adalah langkah jangka panjang yang berkaca pada keberhasilan penerapan B50 dalam menekan impor solar. Di luar jalur nabati, pemerintah tetap mendorong eksplorasi blok minyak baru serta optimalisasi sumur berproduksi melalui intervensi teknologi pada sumur-sumur tua. Presiden juga meminta pemantauan ketat terhadap sekitar 45 ribu sumur rakyat agar dikelola profesional dan tidak disalurkan secara ilegal ke pihak lain.

Analisis Redaksi

Klaim penghematan devisa Rp500 triliun per tahun tentu menggugah optimisme publik. Namun angka sebesar itu menuntut realisasi rantai pasok yang nyaris sempurna, mulai dari penyediaan jutaan hektare lahan, panen komoditas singkong, tebu, dan jagung dalam skala masif, hingga kapasitas pengolahan pabrik etanol yang memadai. Target penerapan E20 pada 2029 memberi waktu persiapan sekitar tiga tahun. Jeda ini tergolong singkat mengingat konsolidasi lahan saja baru dimulai tahun ini. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinkronisasi kerja antara Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, dan BUMN terkait.

Isu tata ruang dan lingkungan bakal menjadi titik kritis berikutnya. Amran menyebut ada 20 juta hektare lahan agroforestri yang bisa dimanfaatkan. Mengubah fungsi lahan tersebut untuk tanaman energi tanpa mengganggu ketahanan pangan memerlukan perhitungan agronomis yang presisi. Jangan sampai ambisi swasembada energi justru memicu defisit pasokan pangan domestik. Pernyataan bahwa pelepasan hutan menjadi opsi terakhir patut diapresiasi, namun eksekusinya perlu pengawasan publik yang ketat agar komitmen itu tidak luntur ketika tekanan percepatan proyek semakin tinggi.

Dari sisi investasi, janji bahwa swasta akan mengantre masuk setelah BUMN bergerak butuh pembuktian konkret. Investor membutuhkan kepastian regulasi harga beli etanol oleh negara, bukan sekadar kepastian lahan seperti yang disinggung Amran. Tanpa skema insentif dan jaminan penyerapan hasil panen petani yang jelas, hulu program ini rentan tersendat. Pemerintah harus segera menerbitkan kerangka regulasi yang mengikat agar instruksi Presiden Prabowo tidak berhenti sebagai wacana strategis di ruang sidang Dewan Energi Nasional.