ARKO Soroti Skema PPA dan Lahan Jadi Tantangan Utama Ekspansi Bisnis Energi Surya

Perluasan sumber pembiayaan menjadi hambatan paling krusial bagi emiten energi baru dan terbarukan (EBT) saat ini, termasuk untuk proyek pembangkit listrik tenaga air maupun energi surya. Direktur Utama PT Arkora Hydro Tbk (ARKO), Aldo Artoko, menegaskan persoalan itu secara terbuka dalam wawancara di program Squawk Box CNBC Indonesia bersama Shania Alatas pada Jumat, 18 September 2026.

Aldo menjelaskan bahwa skema kontrak jual-beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) bersama PLN masih menjadi tumpuan utama. Emiten mengandalkan skema tersebut untuk mengamankan pembiayaan proyek EBT yang membutuhkan modal awal sangat besar.

Tantangan tidak berhenti pada urusan pendanaan saja. Ketersediaan lahan yang luas untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi ganjalan nyata di lapangan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur storage sistem turut menghambat laju pengembangan proyek energi surya secara masif.

Meski rintangan bertumpuk, ARKO tetap optimistis menatap masa depan bisnis EBT. Aldo menilai sektor ini memiliki prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Keyakinan tersebut berpijak pada dukungan program transisi energi yang selaras dengan target swasembada energi nasional.

Pernyataan Aldo merepresentasikan suara banyak pelaku usaha hijau di Indonesia. Mereka terjepit antara ambisi ekspansi dan realitas birokrasi pembiayaan yang masih bergantung penuh pada satu pembeli tunggal. Publik tentu berhak mengetahui apakah transisi energi hanya akan menjadi jargon tanpa ekosistem pembiayaan yang sehat.

Analisis Redaksi

Ketergantungan ekstrem pada skema PPA bersama PLN menunjukkan belum matangnya ekosistem pendanaan EBT di Indonesia. Selama bank dan lembaga keuangan non-pemerintah masih ragu membiayai proyek energi hijau tanpa jaminan off-taker dari BUMN listrik, beban fiskal negara akan terus membengkak. Diversifikasi skema pembiayaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mendesak agar ekspansi PLTS tidak mandek di atas kertas.

Persoalan lahan dan infrastruktur storage juga mengungkap kelemahan perencanaan tata ruang kita. Proyek PLTS menuntut hamparan tanah luas yang kerap berbenturan dengan fungsi pertanian atau kawasan hutan. Tanpa kebijakan pembebasan lahan yang terintegrasi dan insentif pengembangan baterai skala besar, target swasembada energi nasional akan sulit keluar dari retorika belaka.

Langkah logis berikutnya adalah mendorong pemerintah menerbitkan regulasi yang membuka ruang bagi skema pembiayaan alternatif, seperti green bond korporasi atau kemitraan swasta-swasta murni. Emiten seperti ARKO perlu membuktikan bahwa model bisnis mereka bisa bertahan tanpa selalu berlindung di bawah payung PPA PLN. Pasar butuh bukti konkret, bukan sekadar optimisme verbal.