Warga Kunciran Tangerang Antre Bantuan Air PMI Akibat Kekeringan Dua Bulan

Krisis air bersih melumpuhkan aktivitas harian warga Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, selama lebih dari dua bulan terakhir. Kondisi darurat ini memaksa puluhan keluarga mengantre untuk mendapatkan jatah bantuan air dari Palang Merah Indonesia (PMI) setelah sumber air di rumah mereka benar-benar kering kerontang.

Haryati, salah seorang warga yang terdampak, menuturkan bahwa keran di rumahnya tidak lagi mengalirkan setetes air pun sejak sekitar dua bulan lalu. Ia terpaksa merogoh kocek lebih dalam setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar minum dan memasak. "Sudah ada dua bulan lebih kayaknya. Di rumah sama sekali enggak keluar," ujar Haryati, Jumat (18/9).

Beban ekonomi rumah tangga Haryati meningkat signifikan akibat krisis ini. Ia harus membeli air galon dengan harga berkisar Rp6.000 hingga Rp10.000 per unit, belum termasuk biaya untuk air minum kemasan. Untuk keperluan mandi dan mencuci, ia kadang bergantung pada kebaikan tetangga, meski kualitas air yang diberikan seringkali keruh dan kurang layak pakai. "Biaya hidup makin tinggi, lebih tinggi lagi, nambah lagi," keluhnya.

Menanggapi laporan kesulitan tersebut, PMI Kota Tangerang berkoordinasi dengan PMI Provinsi Banten untuk menurunkan mobil tangki. Ketua PMI Kota Tangerang Oman Jumansyah menjelaskan bahwa langkah ini diambil setelah menerima aduan langsung dari masyarakat. "Air di sini sudah tidak ada sama sekali. Sehingga tadi malam kita coba ke PMI Provinsi untuk pakai mobil. Sekarang kita distribusikan air yang ada hari ini untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang memang kekurangan air," kata Oman.

Dalam operasi penyaluran tersebut, sebanyak 5.000 liter atau lima meter kubik air bersih didistribusikan kepada puluhan keluarga. Setiap rumah dibatasi mendapat jatah maksimal 10 galon. Oman menegaskan bahwa bantuan akan terus berlanjut jika masih ada laporan kebutuhan mendesak dari lapangan. "Kalau memang nanti ada laporan dari teman-teman PMI kecamatan, kita akan lakukan lagi seperti itu. Berdasarkan permintaan langsung dari masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang Mahdiar menekankan pentingnya antisipasi terhadap potensi kekeringan yang dipengaruhi kondisi cuaca. Ia menyatakan bahwa pihaknya terbuka menerima laporan dan akan melakukan asesmen untuk menentukan bentuk penanganan, apakah berupa perbaikan jaringan melalui koordinasi dengan Perumda Tirta Benteng atau distribusi air bersih. Mahdiar juga mengungkapkan temuan fakta mengkhawatirkan di lapangan, di mana sejumlah warga terpaksa melakukan pengeboran hingga kedalaman lebih dari 20 meter demi mendapatkan sumber air karena air permukaan semakin sulit diakses.

Sebagai langkah strategis jangka pendek, BPBD Kota Tangerang tengah membahas penyiapan titik-titik penampungan air yang dipusatkan di tingkat kelurahan. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah distribusi dan mengatasi kendala mobilitas kendaraan tangki di kawasan permukiman padat. "Yang kita utamakan adalah bagaimana laporan dari masyarakat, apa yang kita bisa bantu. Saat ini PMI juga bagian daripada tim reaksi cepat kita," jelas Mahdiar.

Analisis Redaksi

Krisis air di Kunciran Jaya bukan sekadar gangguan teknis sesaat, melainkan indikator serius dari kerentanan infrastruktur air baku terhadap perubahan pola cuaca. Fakta bahwa warga harus mengebor tanah hingga lebih dari 20 meter menunjukkan bahwa cadangan air dangkal telah habis terkuras. Ini adalah sinyal bahaya bagi tata kelola sumber daya air di wilayah urban yang padat penduduk seperti Kota Tangerang.

Ketergantungan pada bantuan darurat dari PMI dan BPBD, meski sangat membantu, bukanlah solusi berkelanjutan. Biaya tambahan Rp6.000-Rp10.000 per galon menjadi beban berat bagi ekonomi rumah tangga kelas menengah ke bawah. Jika kondisi ini berlarut-larut tanpa intervensi struktural dari penyedia layanan utama, dampak sosial dan ekonomi akan semakin melebar.

Rencana BPBD menyiapkan titik penampungan di level kelurahan adalah langkah taktis yang tepat untuk efisiensi distribusi. Namun, pemerintah daerah perlu segera mengevaluasi kapasitas Perumda Tirta Benteng dalam menjaga stabilitas pasokan air baku. Tanpa perbaikan fundamental pada sumber air dan jaringan distribusi, antrean bantuan air akan terus menjadi pemandangan rutin yang menggerus kualitas hidup warga.