Prabowo Targetkan Pendidikan Gratis Hingga Perguruan Tinggi

Komitmen pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi dilegakan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (18/9) malam, menandakan geser kebijakan fundamental di sektor strategis itu. Kepala Negara menegaskan komitmen itu saat menyampaikan pidato di sebuah acara, menekankan akses pendidikan yang merata sebagai prioritas tidak tawar. Pernyataan singkat itu langsung memicu reaksi berantai di kalangan akademisi dan pengamat kebijakan publik yang lama menunggu jembatan antara retorika kampanye dan realitas anggaran.

Dalam ucapannya, Prabowo menggunakan frasa "menghadirkan akses pendidikan yang merata" sebagai inti dari janji gratis biaya kuliah. Fokus pada kata "merata" mengisyaratkan arah kebijakan tidak hanya soal membebaskan uang kuliah tunggal (UKT), tapi juga meratakan kualitas sarana di daerah tertinggal. Saat ini, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bidikmisi baru menyentuh jenjang menengah dan sebagian mahasiswa miskin, belum menyentuh universalitas biaya pendidikan tinggi yang dinilai mahal bagi kelas menengah ke bawah.

Latar belakang komitmen ini tak terlepas dari amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 yang meminta negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Realisasi 20 persen itu selama ini sering dicapai via transfer ke daerah, tapi alokasi untuk biaya operasional perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) masih bergantung pada UKT mahasiswa. Jika "gratis hingga perguruan tinggi" diartikan negara menggantikan seluruh UKT, beban APBN akan melonjak drastis, melebihi alokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) saat ini.

Pendalaman teknis jadi pertanyaan kritis: apakah gratis berlaku untuk semua mahasiswa tanpa kecuali, atau tetap bersifat terarget (targeted) seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah? Pengalaman program sekolah gratis di jenjang dasar dan menengah menunjukkan biaya operasional sekolah sering terlambat cair, membuat sekolah meminta iuran sukarela ke orang tua. Jika skema serupa diterapkan di perguruan tinggi, otonomi keuangan PTN yang sudah berjalan bertahun-tahun berisiko tergerus, sementara PTS tak berdaya menunggu subsidi yang tidak pasti jadwalnya.

Bagi publik, terutama orang tua dan calon mahasiswa, janji ini menawarkan cahaya harapan di tengah tekanan ekonomi. Biaya pendidikan jadi beban kedua terbesar setelah makanan di rumah tangga berpenghasilan rendah. Namun, harapan itu harus diseimbangkan realisme: gratis biaya masuk tidak menjamin gratis biaya hidup, buku, dan riset. Kualitas lulusan justru berisiko turun jika dana operasional kampus dipotong demi menutupi kebijakan gratis biaya kuliah tanpa skema penggantian yang efisien dan transparan.

Analisis Redaksi

Komitmen Prabowo ini secara politik sangat kuat, tapi secara fiskal membuka kotak pandora. Definisi "gratis" yang ambigu jadi ujian pertama: apakah negara akan membayar full cost recovery bagi setiap mahasiswa, atau tetap menerapkan skema cross-subsidi di mana mahasiswa mampu subsidi mahasiswa miskin? Tanpa rumus matematis yang jelas di RAPBN 2026, janji ini berpotensi jadi beban generasi mendatang melalui utang atau inflasi. Redaksi menilai langkah selanjutnya yang logis adalah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) teknis yang memecah biaya per mahasiswa per program studi, serta mekanisme pembayaran langsung ke rekening PT (direct funding) agar otonomi akademik tak terbeli birokrasi.

Yang perlu diwaspadai bukan niat baik, tapi kecepatan eksekusi tanpa persiapan data. Data terintegrasi antara Kemendikbudristek, Kemenkeu, dan BPS jadi prasyarat mutlak agar dana tidak bocor ke universitas "gelap" atau mahasiswa fiktif. Sejarah membuktikan, kebijakan universal gratis di negara berkembang sering gagal di lapangan karena kebocoran administratif, bukan kekurangan anggaran. Awasi roadmap 100 hari pertama kabinet: apakah ada tim khusus (task force) yang dibentuk untuk merancang skema pembiayaan ini, atau biarkan mengapung hingga rapat plenarno DPR membahas APBN?