Prabowo Peringatkan Bahaya Uang dan Teknologi Bajak Demokrasi

Presiden Prabowo Subianto, Jumat (18/9), menyoroti adanya potensi pembajakan demokrasi melalui kekuatan uang dan teknologi yang dinilai semakin mengancam integritas proses politik di negeri ini. Pernyataan itu disampaikannya saat membuka rapat koordinasi nasional perangkat daerah di Istana Negara, Jakarta, di hadapan para gubernur, bupati, serta walikota se-Indonesia.

"Demokrasi kita tidak boleh dijual beli. Uang yang meluap di pesta demokrasi justru membunuh suara kecil di pinggiran," tegas Kepala Negara itu dengan nada yang menguat pada menit ke-15 pidatonya. Ia mencontohkan praktik politik uang di tingkat legislatif hingga eksekutif daerah yang kerap mengikis kepercayaan publik terhadap institusi representatif.

Soal teknologi, Prabowo mengacu pada manipulasi algoritma dan sebaran informasi palsu yang dirancang sistematis untuk mengarahkan opini publik. Ia menyebut adanya "tentara siber" berbayar yang dikerahkan oleh kepentingan tertentu demi mengubah narasi kebijakan publik, termasuk isu-isu strategis seperti pengelolaan sumber daya alami dan pembagian anggaran desa.

Latar belakang peringatan keras ini tak terlepas dari serangkaian temuan KPU dan Bawaslu sepanjang 2024 hingga 2025 yang mencatat puluhan pelanggaran kampanye berbau uang serta ratusan akun bot yang aktif memanipulasi tren media sosial saat Pilkada serentak. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pun mencatat lonjakan 340 persen kasus hoaks politik pada kuartal pertama 2026 dibanding periode sama tahun lalu.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang hadir di acara serupa kemarin mengakui keterbatasan alat hukum saat ini untuk mengikat pelaku politik uang yang beroperasi di zona abu-abu, apalagi yang memanfaatkan platform digital lintas batas yurisdiksi. Ia menjanjikan akan mendorong revisi UU Pemilu dan UU ITE guna menutup celah hukum tersebut sebelum Pilpres 2029.

Analisis Redaksi

Peringatan Prabowo bukan sekadar retorika ritual. Ia menunjuk luka terbuka yang selama ini dijaga diam oleh elite politik: demokrasi Indonesia rentan dibajak karena biaya politik mahal dan regulasi digital ketinggalan zaman. Jika uang tetap jaminan akses kekuasaan, dan algoritma jadi senjata paling murah untuk memanipulasi massa, maka suara rakyat miskin dan terpinggirkan akan terus tersisihkan dari meja kebijakan.

Langkah selanjutnya yang logis bukan hanya revisi undang-undang, tapi penegakan hukum yang berani menyentuh penguasa partai dan pemilik modal di balik layar. Tanpa keberanian itu, pidato Jumat (18/9) hanya jadi catatan kaki dalam sejarah panjang pembajakan demokrasi yang berulang.