Prabowo Soroti Profesor Bela Asing, Minta Pemimpin Indonesia Tak Mudah Dibodohi

Presiden RI Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan keheranannya terhadap kalangan akademisi bergelar profesor yang justru membela kepentingan asing dan gagal melihat ketidakadilan di depan mata. Pernyataan keras itu dilontarkan saat ia berpidato dalam Syukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9). Di hadapan ribuan hadirin, kepala negara mendesak masyarakat agar berani berpikir mandiri, menolak cuci otak, dan menempatkan pengetahuan sebagai fondasi utama bagi generasi penerus bangsa.

Prabowo membuka pidatonya dengan menyoroti motto Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Ia menilai nilai-nilai yang ditanamkan pesantren tersebut sejalan dengan prinsip dasar yang diajarkan di Akademi Militer Indonesia (Akmil). "Berbudi tinggi, harus berbudi tinggi, jujur, ikhlas, nggak boleh jadi koruptor, jangan berpura-pura berbudi tinggi, pura-pura ikhlas, pura-pura jujur, begitu dikasih kepercayaan jabatan, nyolong," tegasnya. Kalimat pendek itu langsung memukul inti persoalan moralitas pejabat publik yang kerap menjadi penyakit kronis birokrasi.

Sorotan tajam kemudian diarahkan pada kapasitas intelektual para pemimpin bangsa. Mantan Menteri Pertahanan ini mewanti-wanti agar elite politik dan pemerintahan tidak mudah dikelabui oleh pihak luar. "Pemimpin Indonesia harus pintar. Jangan dibohongi orang. Jangan dibodohin," ujarnya. Ia menambahkan bahwa kekuatan sebuah bangsa hanya bisa dibangun melalui proses belajar yang jujur, termasuk keberanian untuk mengakui kelemahan diri sendiri. "Kita harus jujur kepada diri kita sendiri, kita harus berani melihat kelemahan-kelemahan kita. Gampang untuk kita bicara dengan hebat, sulit untuk kita lihat kekurangan-kekurangan kita sendiri, kelemahan-kelemahan kita sendiri," kata Prabowo.

Di tengah penekanan soal pentingnya intelektualitas itulah, Presiden melontarkan kritik spesifik terhadap sebagian kalangan akademik. Ia mengaku heran ketika ada sosok bergelar profesor yang dinilainya buta terhadap ketidakadilan. "Aku heran kadang-kadang profesor, tapi tidak bisa melihat ketidakadilan. Profesor yang justru malah membela kepentingan orang-orang asing," lanjutnya. Kritik ini menyambung langsung pada seruan agar masyarakat menjaga kemerdekaan berpikir. "Berpikiran bebas. Jangan mau dicuci otak oleh mereka-mereka yang tidak ada niat baik terhadap kita," tambahnya.

Narasi perlawanan terhadap dominasi asing tidak lepas dari rekam jejak sejarah kolonialisme yang selalu menjadi landasan retorika Prabowo. Ia mengingatkan kembali pengalaman pahit Indonesia yang pernah berada di bawah telapak kaki bangsa lain selama ratusan tahun. "Kita pernah dijajah oleh bangsa lain, itu kenyataan yang pahit. Ya, bapak-bapak kita, eyang-eyang kita, kakek-kakek kita, pendahulu-pendahulu kita, ia berjuang, ia melawan, tapi cukup lama kita di bawah telapak kaki bangsa lain," tuturnya. Sejarah kelam itu, menurutnya, bukan sekadar dongeng masa lalu, melainkan alarm permanen agar bangsa ini bertekad tidak akan pernah dijajah kembali oleh siapa pun.

Tujuan akhir dari seluruh pembangunan kekuatan nasional ini bukan sekadar untuk pertahanan diri. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia wajib memiliki daya agar mampu mengulurkan tangan bagi bangsa lain yang tertindas. "Kita harus kuat, karena kita dengan kekuatan, kalau kita kuat, kita bisa bantu saudara-saudara kita yang tertindas dan yang ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Kalau kita tidak punya kekuatan, bagaimana kita bisa membantu?" ucapnya menutup rangkaian pesan tersebut.

Analisis Redaksi

Pilihan panggung Syukuran 100 Tahun Gontor untuk menyampaikan kritik terhadap akademisi pro-asing bukanlah kebetulan belaka. Prabowo secara kalkulatif menggunakan mimbar pesantren—basis massa yang secara historis anti-kolonialisme—untuk memperkuat narasi kedaulatan nasional. Ketika ia menyebut gelar profesor yang membela kepentingan asing, pesan ini jelas ditujukan sebagai peringatan keras bagi pembuat kebijakan dan kaum intelektual yang kerap menjadikan riset atau rekomendasi mereka sebagai pintu masuk bagi agenda geopolitik negara lain di tanah air.

Yang perlu diwaspadai publik adalah potensi penyempitan makna dari kritik ini jika tidak dikelola dengan proporsional. Seruan agar tidak "dicuci otak" harus berjalan beriringan dengan jaminan kebebasan akademik yang sehat. Jika batas antara independensi ilmiah dan pengkhianatan kepentingan nasional menjadi kabur, ruang diskusi kritis di universitas bisa ikut menciut. Tugas masyarakat sipil kini adalah memastikan bahwa peringatan presiden ini diterjemahkan sebagai dorongan integritas, bukan alat untuk membungkam perbedaan pandangan.

Secara logis, langkah selanjutnya yang patut ditunggu adalah konsistensi pemerintah dalam menerjemahkan semangat kemandirian ini ke dalam kebijakan nyata. Retorika tentang pemimpin yang pintar dan tidak mudah dibodohi baru akan teruji ketika pemerintah menghadapi negosiasi perdagangan internasional, kontrak investasi sumber daya alam, atau perjanjian teknologi dengan korporasi global. Tanpa bukti konkret di meja perundingan, pidato bernada nasionalis di atas panggung pendidikan hanya akan berhenti sebagai orasi yang menggema sesaat.