BGN Kembangkan Aplikasi Penilaian Dapur MBG, Kepala Sekolah Bisa Beri Bintang dan Tolak Ompreng Tanpa Label

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyiapkan sistem aplikasi khusus yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian langsung terhadap kualitas makanan bergizi gratis (MBG) dari dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi evaluasi kinerja penyedia katering di lapangan.

Sudaryono merancang platform digital tersebut mirip dengan aplikasi layanan antar makanan. Pihak sekolah dapat memberikan ulasan berupa bintang sekaligus catatan evaluasi terhadap kinerja dapur penyedia. "Nantinya, kami itu akan memberikan semacam aplikasi kepada Bapak, Ibu Kepala Sekolah untuk kemudian semacam seperti di ojek online itu, seperti di [sensor] misalnya itu, yang kemudian Bapak, Ibu Guru itu bisa ngasih bintang, bisa ngasih catatan terhadap si dapur itu ya," ujar Sudaryono melalui akun Instagram pribadinya @sudaru_sudaryono, Jumat (18/9).

Lewat aplikasi tersebut, kepala sekolah bisa melaporkan berbagai kendala secara langsung. Mulai dari variasi menu yang kurang baik hingga masalah keterlambatan distribusi makanan ke sekolah. "Apakah menunya jelek, apakah suka terlambat, apakah kemudian lain sebagainya, itu bisa kemudian diberi bintang, kemudian dikasih catatan. Ini menjadi penting bagi kami untuk menilai tingkat kepuasan konsumenlah istilahnya begitu," tambahnya.

Bukan sekadar soal aplikasi, Sudaryono juga meluruskan kesalahpahaman mengenai peran guru dalam program makanan bergizi gratis. Ia menegaskan tugas guru bukan sekadar mencicipi makanan untuk mendeteksi racun. Mereka harus ikut makan bersama para siswa di kelas sembari melakukan pengecekan fisik secara berkala. Pengecekan itu meliputi pemeriksaan kondisi kemasan ompreng, ada atau tidaknya label informasi produk, hingga kejelasan batas waktu konsumsi (expired date) guna mencegah risiko keracunan akibat kelalaian penanganan (special handling).

Aturan penolakan pun ditegaskan secara keras. Sudaryono menginstruksikan agar sekolah tegas menolak pengiriman makanan apabila ditemukan ketidaksesuaian standar. "Jadi, saya minta kepada Bapak, Ibu Kepala Sekolah semua untuk disampaikan ke semua guru bahwa saya minta satu: manakala makan itu diterima oleh sekolah tidak ada labelnya di setiap omprengnya, itu saya minta untuk tidak dibagikan. Ditolak," tegas Sudaryono.

BGN menargetkan sistem penilaian berbasis aplikasi ini segera dioperasikan dalam waktu dekat. "Tentu saja kami perlu waktu mungkin 1, 2, 3 minggu ini untuk bisa semua kepala sekolah itu bisa mengakses itu kemudian memberikan penilaian terhadap pelayanan MBG dari dapur yang melayani di sekolah bapak, ibu kepala sekolah semua," pungkasnya. Target waktu satu hingga tiga minggu ke depan menjadi tenggat krusial bagi kesiapan infrastruktur digital di ribuan sekolah penerima program.

Analisis Redaksi

Penggunaan mekanisme penilaian ala aplikasi layanan antar makanan menunjukkan pergeseran pendekatan birokrasi menuju model pengawasan partisipatif. Selama ini, evaluasi program pemerintah kerap berjalan searah dari pusat ke daerah. Dengan memberi kewenangan langsung kepada kepala sekolah untuk membubuhkan bintang dan catatan, BGN memotong rantai birokrasi yang biasanya memperlambat penanganan keluhan distribusi makanan berskala masif.

Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada tindak lanjut atas penilaian yang masuk. Ribuan ulasan buruk dari sekolah tidak akan berarti apa-apa jika tidak diikuti sanksi nyata terhadap SPPG yang bermasalah. Instruksi Sudaryono agar sekolah berani menolak ompreng tanpa label adalah langkah preventif yang tepat, tetapi ia menuntut keberanian dari pihak sekolah yang selama ini sering berada di posisi subordinat terhadap kebijakan pusat.

Tenggat waktu satu hingga tiga minggu ke depan untuk peluncuran aplikasi ini tergolong agresif. Kesiapan jaringan internet di sekolah-sekolah pelosok serta literasi digital para kepala sekolah menjadi tantangan teknis yang wajib diantisipasi. Tanpa uji coba menyeluruh di berbagai kondisi geografis, sistem pemantauan Badan Gizi Nasional ini berisiko hanya menjadi formalitas administratif alih-alih instrumen pengendali mutu yang sesungguhnya.