UNIFIL Catat 152 Pelanggaran Wilayah Udara Lebanon oleh Israel dalam Tiga Hari

Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) mencatat 152 pelanggaran wilayah udara Lebanon oleh Israel dalam kurun waktu tiga hari, menurut data terbaru yang diterbitkan Jumat (31/1). Angka itu mencerminkan intensitas aktivitas militan Israel di ruang udara Beirut dan wilayah selatan meski gencatan senjata masih berlaku.

Jubir Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, mengonfirmasi pencatatan tersebut dalam sidang pers rutin di New York. Ia menegaskan bahwa pelanggaran tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat, mulai dari drone pengintai hingga jet tempur, yang melintas bebas di atas kedaulatan Lebanon tanpa izin.

Serangkaian pelanggaran ini terjadi di tengah kelangkaan mekanisme penegakan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 1701 yang menjadi landasan mandat UNIFIL. Selama ini, personel perdamaian biru itu hanya berfungsi melaporkan pelanggaran tanpa kekuatan untuk menghentikan incursi udara yang dilakukan Angkatan Udara Israel (IAF).

Pemerintah Lebanon melalui Kementerian Luar Negeri telah mengajukan protes resmi ke Dewan Keamanan PBB, menuduh Israel melanggar kedaulatan nasional dan semangat gencatan senjata yang disepakati November 2024 silam. Beirut menilai dominasi udara Israel menciptakan ketidakstabilan psikologis bagi warga perbatasan selatan yang baru pulang ke rumah-rumah hancur mereka.

Sisi Israel belum mengeluarkan tanggapan resmi soal data UNIFIL ini. Namun, dalam insiden sebelumnya, Tel Aviv selalu mengklaim operasi udara mereka bertujuan menghancurkan infrastruktur Hezbollah yang tersembunyi di wilayah selatan, termasuk fasilitas produksi roket dan terowongan, demi keamanan utara Israel.

Analisis Redaksi

Angka 152 pelanggaran dalam 72 jam bukan sekadar statistik; itu bukti nyata betapa rapuhnya arsitektur keamanan pasca-perang di selatan Lebanon. UNIFIL, dengan mandat pemantauan, terperangkap dalam dilema struktural: mereka melihat, mencatat, dan melapor, tetapi tidak punya gigi untuk membidas. Ketidaksimetrian ini dimanfaatkan Israel untuk menormalkan dominasi udara sebagai "kebutuhan keamanan" yang tak tergantikan.

Yang perlu diwaspadai adalah normalisasi pelanggaran kedaulatan udara ini. Jika komunitas internasional hanya mengeluarkan pernyataan pro forma tanpa konsekuensi diplomatik atau sanksi, maka Resolusi 1701 akan mati suri—menjadi kertas yang hanya mengikat Lebanon, sementara Israel bebas menafsirkan keamanan sesuai kehendak militer mereka. Langkah logis selanjutnya adalah tekanan pada Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan Israel untuk membatasi ruang manuver IAF, atau setidaknya memaksa transparansi atas setiap incursi yang diklaim anti-Hezbollah.