Polda Metro Jaya Luncurkan Program Bapak Asuh Ibu Asuh untuk Cegah Kenakalan Pelajar

Kepolisian Daerah Metro Jaya menggelar peluncuran Program Bapak Asuh, Ibu Asuh, dan Sahabat Pelajar di lingkungan sekolah sebagai upaya preventif menanggulangi kenakalan remaja di ibukota. Inisiatif ini menempatkan personel kepolisian sebagai figur pendamping yang berperan aktif dalam memantau perkembangan siswa, bukan sekadar menindak lanjuti kasus setelah terjadi.

Konsep program ini memadukan pendekatan humanis dengan fungsi kepolisian: personel yang ditugaskan akan menjalin komunikasi intensif dengan siswa, guru BK, serta orang tua wali murid. Peran mereka dirancang untuk mendeteksi dini indikasi perundungan, narkoba, tawuran, hingga paparan radikalisme yang kerap menyusup melalui celah kekosongan perhatian di lingkungan pendidikan.

Langkah Polda Metro Jaya ini merupakan turunan operasional dari fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas) yang bergeser dari pola kunjungan rutin ke intervensi terstruktur. Kapolda dan jajarannya menilai kehadiran figur otoritatif namun dekat — sebutan Bapak atau Ibu Asuh — mampu membangun kepercayaan yang sulit dicapai lewat ceramah keamanan konvensional di halaman sekolah.

Pelaksanaan dimulai dengan pemetaan sekolah-sekolah yang terindikasi rawan, baik dari sisi lokasi maupun riwayat kasus. Setiap personel pendamping dibekali modul bimbingan yang disepakati bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta, memastikan intervensi polisi tidak melanggar batas kewenangan pendidikan maupun hak privasi siswa.

Bagi warga Jakarta, program ini menjawab kelelahan terhadap berita tawuran antar pelajar yang musiman meresahkan keamanan publik. Harapan utama bukan hanya menurunkan angka kriminalitas remaja, tapi menciptakan ekosistem sekolah di mana polisi diperlakukan sebagai mitra keamanan, bukan ancaman yang menakutkan bagi anak-anak.

Analisis Redaksi

Inisiatif Bapak Asuh ini cerdas karena menyerang akar masalah: kekosongan peran orang tua dan guru dalam mengawasi dinamika sosial remaja modern. Namun, keberhasilan jangka panjang bergantung pada konsistensi personel — bukan sekadar foto peluncuran — dan rasio personel yang ideal dibanding jumlah siswa. Jika personel berganti-ganti setiap mutasi, ikatan kepercayaan yang dibangun berbulan-bulan akan hancur dalam sepekan.

Selanjutnya, Polda Metro Jaya harus memastikan program ini tidak melahirkan praktik 'polisi di kelas' yang justru mengintimidasi. Evaluasi berkala bersama psikolog sekolah dan komite orang tua wajib menjadi mekanisme baku, bukan tambahan. Tanpa pengukuran dampak yang transparan, program ini berisiko jadi proyek ceremonial yang membebani anggaran tanpa mengubah realita di lapangan.