Pencarian Kapal Arupadhatu 1 Dihentikan, Keluarga Tabur Bunga di Selat Sunda

Keluarga delapan korban hilang kapal cepat Arupadhatu 1 melaksanakan tabur bunga di perairan Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda, Jumat (18/9), sehari setelah operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) besar-besaran resmi dihentikan tanpa hasil.

Kegiatan itu dilaksanakan menggunakan kapal milik Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Banten. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Maruli Ahiles Hutapea, menyampaikan tabur bunga menjadi bentuk penghormatan sekaligus doa bersama keluarga korban. "Semoga kegiatan ini dapat memberikan ketenangan dan kekuatan bagi keluarga korban," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Operasi SAR gabungan yang melibatkan Basarnas Banten, Lampung, hingga Bengkulu berlangsung selama sepuluh hari penuh. Selama masa itu, tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun delapan penumpangnya yang hilang kontak sejak Senin, 7 September 2026.

Korban terdiri dari lima jurnalis dan tiga awak kapal. Kehilangan kontak terjadi saat mereka melintasi perairan Selat Sunda menuju lokasi liputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Hujan deras dan gelombang tinggi diduga menjadi faktor penghalang komunikasi dan navigasi sejak hari pertama.

Penghentian pencarian secara resmi menandakan berakhirnya upaya teknis negara dalam skala penuh. Namun, bagi keluarga yang menunggu di darat, sejumlah pertanyaan teknis soal kelayakan kapal serta standar keselamatan liputan bencana tetap menggelegar tanpa jawaban pasti hingga kini.

Analisis Redaksi

Keputusan menghentikan SAR setelah sepuluh hari tanpa temuan fisik apapun mengikuti protokol standar Basarnas, namun menciptakan celah hukum dan kemanusiaan yang sulit diisi. Status "hilang" yang tidak berujung pada penemuan jasad membuat proses hukum waris, asuransi jiwa, dan hak-hak keluarga korban terjebak dalam ketidakpastian jangka panjang. Polda Banten yang turut mengantar tabur bunga menunjukkan peran kepolisian beralih dari pencari faktual ke penyeimbang sosial, namun investigasi penyebab tenggelamnya—apakah kesalahan manusia, kondisi kapal, atau kekuatan alam—masih tertutup rapat.

Peristiwa ini mengulang pola lama: liputan bencana oleh jurnalis sering kali mengorbankan keselamatan sendiri karena minimnya standar keamanan dari redaksi dan pengelola armada. Tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan laut Arupadhatu 1 serta SOP peliputan zona merapi, tragedi serupa berpotensi terulang. Langkah logis selanjutnya bukan sekadar doa, melainkan tekanan publik agar Kemenhub dan Dewan Pers membuka investigasi independen yang melibatkan keluarga korban sebagai pihak berkepentingan langsung.