Misi PBB Temukan Dasar Kuat AS Lakukan Kejahatan Perang di Iran, 120 Anak Tewas

Misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Iran menyatakan memiliki dasar yang cukup untuk meyakini bahwa Amerika Serikat (AS) berada di balik dua serangan militer terhadap sebuah sekolah dan fasilitas olahraga di Iran pada Februari lalu, yang dinilai memenuhi unsur kejahatan perang. Temuan itu tertuang dalam laporan Independent International Fact-Finding Mission on Iran yang akan diserahkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Kamis (18/9/2026).

Dalam kasus serangan terhadap Shajareh Tayyebeh Primary School di Minab, para pakar PBB menyimpulkan pasukan AS bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan lebih dari 150 orang, termasuk sekitar 120 anak sekolah, menurut data pejabat Iran. Sekolah yang berlokasi berdekatan dengan kompleks angkatan laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dinilai sebagai objek sipil yang dapat diidentifikasi dengan jelas, tanpa bukti digunakan untuk kepentingan militer. "AS mengarahkan serangan ke bangunan sekolah tersebut meskipun mengetahui adanya risiko besar mengenai kemungkinan mengenai objek sipil dan bertindak secara sembrono terkait kemungkinan hal tersebut terjadi," tulis laporan itu.

Kesimpulan serupa diberikan atas serangan di pusat olahraga Lamerd yang merusak bangunan tempat tinggal, sebuah sekolah di sekitar lokasi, serta menewaskan dan melukai 22 warga sipil. Misi PBB menilai kedua serangan itu dilakukan tanpa pandang bulu. Namun, U.S. Central Command (Centcom) dalam pernyataan Maret lalu menegaskan pasukan AS tidak melancarkan serangan apapun ke Kota Lamerd pada hari tersebut. Pentagon menolak mengomentari laporan PBB, menyatakan investigasi internal mereka masih berlangsung dan belum ada yang dapat diumumkan, sebagaimana dikutip Reuters, Jumat (18/9/2026).

Juru bicara Gedung Putih Anna Kelly justru mengkritik laporan tersebut, mendakwa Dewan HAM PBB "tidak menghasilkan apapun bagi hak asasi manusia," dan menuding Iran sebagai satu-satunya pihak yang melakukan kejahatan perang dalam konflik saat ini. Pejabat AS sebelumnya mengklaim operasi militer mereka sesuai hukum konflik bersenjata. Di sisi lain, Iran konsisten membantah tuduhan pelanggaran HAM sistematis, menyalahkan "teroris dan perusuh" yang didukung oposisi di pengasingan serta musuh asing termasuk AS dan Israel.

Laporan misi PBB juga menyoroti respons pemerintah Iran terhadap gelombang demonstrasi anti-pemerintah yang pecah akhir Desember tahun lalu. Penyelidikan menemukan serangan luas dan sistematis terhadap warga sipil oleh otoritas Iran, mencakup pembunuhan melawan hukum, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, serta pembatasan berat kebebasan berekspresi. Misi tersebut menyatakan tidak dapat memverifikasi jumlah korban tewas secara independen, namun dugaan korban jiwa dan luka kemungkinan jauh lebih besar dari angka resmi pemerintah Iran: 3.038 orang tewas dan 25.000 luka-luka. Gelombang penindakan itu disebut terbesar sejak Revolusi Iran 1979.

Meskipun misi pencari fakta bukan lembaga peradilan dan tidak dapat membuka perkara pidana, temuan mereka dapat digunakan dalam penyelidikan pidana oleh pengadilan nasional maupun Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Negara-negara anggota PBB akan membahas hasil laporan ini dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa pada Senin mendatang. Reuters sebelumnya melaporkan penyelidikan internal awal militer AS menunjukkan pasukan AS kemungkinan bertanggung jawab atas serangan mematikan di Minab, mendorong Pentagon meningkatkan level penyelidikan, namun hasil sementara hingga kini belum dipublikasikan. Presiden AS Donald Trump pada Juni lalu mengklaim "tidak ada seorang pun" yang sengaja menyerang sekolah perempuan di Iran pada Februari.

Analisis Redaksi

Laporan ini menempatkan AS dan Iran dalam posisi simetris yang jarang terlihat dalam narasi diplomatik Barat: keduanya dituding melakukan kejahatan internasional serius, AS melalui kejahatan perang di dua lokasi sipil, Iran melalui kejahatan terhadap kemanusiaan dalam penindakan protes. Kekuatan bukti PBB — meski tidak mengikat hukum — menciptakan tekanan politik ganda. Bagi AS, temuan "sembrono" (reckless) dalam penargetan sekolah Minab merusak klaim kepatuhan pada hukum konflik bersenjata, apalagi didukung laporan internal Pentagon sendiri yang bocor ke Reuters. Bagi Iran, label "sistematis" dan "luas" pada penindakan protes memperkuat narasi pelanggaran HAM berkelanjutan sejak 1979.

Langkah selanjutnya yang logis: Dewan HAM PBB akan memutuskan apakah mengadopsi temuan ini menjadi resolusi atau mengarahkan ke badan lain. Jika negara-negara anggota mendorong rujukan ke ICC, proses hukum internasional bisa berputar — meski AS bukan anggota ICC dan Iran pun tidak, yang membatasi yurisdiksi kecuali Majelis Keamanan PBB ikut campur. Di lapangan, laporan ini menjadi amunisi diplomatik bagi lawan-lawannya masing-masing, sekaligus memperkeruh peluang de-escalasi di Timur Tengah yang sudah retak.