Gubernur Andra Soni Janji Dampingi Keluarga Jurnalis dan ABK Pasca Operasi SAR Dihentikan

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemprov Banten untuk terus mendampingi keluarga jurnalis dan awak kapal (ABK) setelah operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) resmi dihentikan pada Kamis, 18 September 2026. Penegasan itu disampaikannya di tengah kesedihan keluarga yang menunggu kabar di pelabuhan sejak hari-hari sebelumnya.

Keputusan penghentian operasi SAR menjadi titik balik berat bagi sejumlah keluarga korban. Tim gabungan Basarnas, TNI, Polri, dan pihak terkait telah melaksanakan pencarian maksimal selama beberapa hari di perairan Banten, namun belum menemukan jejak korban hingga keputusan penghentian dikeluarkan.

"Kami memastikan Pemprov Banten akan terus mendampingi dan menjaga kelangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan," ujar Andra Soni dengan nada tegas saat bertemu wartawan di kantor gubernur, Senin lalu. Ia menambahkan bantuan tidak hanya bersifat simbolis, tapi mencakup aspek hukum, psikologis, hingga kebutuhan ekonomi jangka panjang.

Korban yang dicari meliputi sejumlah jurnalis yang menutupi kegiatan di laut serta awak kapal yang menjadi tulang punggung operasional armada. Kehilangan kontak terjadi saat cuaca buruk menghantam perairan Selat Sunda beberapa pekan lalu, menghempas perahu mereka hingga hilang jejak dari radar pantauan.

Bagi keluarga, janji gubernur itu jadi satu-satunya pegangan di tengah kekosongan informasi. Beberapa istri ABK yang ditemui di tempat pengungsian mengakui kehilangan penghasilan utama, sementara anak-anak jurnalis hilang masih duduk di bangku sekolah tanpa kepastian biaya pendidikan.

Analisis Redaksi

Komitmen Andra Soni seharusnya tidak berhenti pada retorika "mendampingi". Pengalaman kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba atau Nusantara Parahiangan di Selat Madura menunjukkan, birokrasi bantuan sosial sering kali terjebak di lapisan verifikasi data yang memakan waktu bulan. Pemprov Banten harus menyiapkan skema bantuan darurat (BLT) yang cair dalam hari-hari depan, bukan minggu-minggu, serta mengaktifkan tim hukum gratis untuk mengurus surat keterangan meninggal dunia (SKKM) tanpa jenazah — prosedur yang rumit dan menuntut biaya tidak kecil.

Langkah selanjutnya yang logis adalah memastikan investigasi kecelakaan berjalan transparan. Penghentian SAR tidak berarti penghentian pencarian kebenaran. Publik berhak tahu apakah kapal memenuhi standar kelayakan laut (KKL), apakah manifes penumpang sesuai kenyataan, dan bagaimana peran pengusaha armada dalam memastikan keselamatan awak. Tanpa tekanan ini, janji "menjaga keluarga" hanya akan menjadi sedimentasi emosional yang pudar seiring bergulirnya siklus berita lain.