AHY Desak Percepatan Infrastruktur Dasar Papua, Targetkan Keseimbangan Pembangunan 2026

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Papua guna mengejar ketertinggalan yang berlarut-larut. Instruksi itu disampaikannya saat meninjau sejumlah titik proyek di wilayah tersebut, Kamis (18/9/2026), dengan menekankan bahwa akses jalan, listrik, dan air bersih harus sampai ke distrik terpencil sebelum tahun berakhir.

Dalam sambutannya di hadapan pejabat Kementerian PUPR, Bappeda Papua, dan BUMD daerah, AHY menegaskan bahwa anggaran transfer ke daerah dan dana alokasi khusus (DAK) non-fisik harus cair 100 persen pada triwulan ketiga. "Jangan sampai ada Dana Desa yang mengendap di kas daerah karena permasalahan administrasi," tegasnya sambil meminta laporan realisasi mingguan dari setiap satuan kerja perangkat daerah.

Data Kementerian PUPR per Agustus 2026 mencatat panjang jalan nasional di Papua baru tercapai 4.820 kilometer dari target 6.200 kilometer. Rasio elektrifikasi rasio 98,5 persen pada kertas, namun survei lapangan Tim Koordinasi Pembangunan Wilayah (TKPW) menemukan 112 desa di Pegunungan Tengah dan Papua Selatan yang belum tersentuh jaringan PLN. AHY meminta PLN dan Kementerian ESDM menyusun skema listrik terdistribusi berbasis surya untuk lokasi-lokasi tersebut sebelum musim hujan tiba.

Kendala lapangan yang dihadapi tidak hanya geografis. Koordinator Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur Papua, Letjen TNI (Purn) Mulyono, melaporkan adanya 37 paket pekerjaan yang macet karena sengketa tanah ulayat dan keterbatasan material lokal. AHY menginstruksikan Pemprov Papua dan Kementerian ATR/BPN menyelesaikan akuisisi lahan maksimal Oktober 2026, dengan skema ganti rugi berbasis nilai pasar dan konsultasi masyarakat yang terdokumentasi notaris.

Pemerintah menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua naik dari 64,7 (2023) menjadi 68,0 pada 2026 melalui aksesibilitas yang merata. Menko AHY menambahkan bahwa percepatan ini harus beriringan dengan penguatan kapasitas SDM lokal, termasuk program magang teknis di BUMN konstruksi bagi 500 lulusan SMK Papua setiap tahun. "Infrastruktur tanpa SDM yang siap hanya akan jadi bangunan kosong," ujarnya.

Analisis Redaksi

Instruksi Menko AHY menandakan geser fokus dari pembangunan "hard infrastructure" berskala besar — seperti Trans Papua dan bandara baru — ke penyelesaian "last mile" yang selama ini jadi botol leher. Target cairan dana 100 persen di triwulan ketiga ambisius, mengingat realisasi historis DAK non-fisik di Papua rata-rata hanya 65-70 persen di akhir tahun akibat hambatan verifikasi SP2D di tingkat kabupaten. Kunci keberhasilan ada pada disiplin birokrasi daerah, bukan hanya komitmen pusat.

Permasalahan tanah ulayat yang melumpuhkan 37 paket proyek mengisyaratkan perlunya pendekatan hukum adat yang lebih matang, bukan sekadar ganti rugi uang. Pengalaman proyek Trans Papua sebelumnya menunjukkan penyelesaian akuisisi lewat musyawarah terdocumentasi notaris justru mempercepat proses dibanding jalur pengadilan. Jika skema ini diterapkan konsisten, target Oktober 2026 realistis. Namun, pengawasan ketat diperlukan agar tidak lahir praktik "mark up" nilai tanah yang justru merugikan negara dan masyarakat adat.

Program magang 500 lulusan SMK per tahun di BUMN konstruksi langkah tepat, namun harus diimbangi jaminan mutu kurikulum dan sertifikasi kompetensi yang diakui industri. Tanpa itu, program berisiko jadi sekadar angka partisipasi tanpa peningkatan employability nyata. Langkah logis selanjutnya: Menko harus memastikan sinkronisasi antara Kementerian PUPR (pemilik proyek), Kementerian Tenaga Kerja (sertifikasi), dan BUMN (penyerap tenaga kerja) agar rantai pasokan SDM tidak putus di tengah jalan.