Trenggono Resmikan Groundbreaking PPN Kejawanan Rp459 M, Target Kapal 500 Unit

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meletakkan batu pertama pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan di Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (17/9/2026), menandai mulai proyek investasi Rp459 miliar yang dibiayai pinjaman Islamic Development Bank (IsDB).

Proyek yang dikerjakan PT Nindya Karya dan PT Sumber Teknik Konstruksi ini dikontrakkan 730 hari kalender, berjalan sejak 3 Agustus 2026 hingga 2 Agustus 2028, sebagai bagian dari Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Project Phase-I (IDN-1055).

Angka-angka proyeksi yang dibawa Trenggono usai groundbreaking cukup agresif: Internal Rate of Return (IRR) ditargetkan 15,5% dengan payback period delapan tahun, jauh di bawah umur ekonomis infrastruktur pelabuhan modern.

Kapasitas muat kapal diproyeksikan melonjak lebih dari dua kali lipat, dari 241 unit menjadi 500 unit, mendorong produksi ikan naik drastis dari 5.600 ton menjadi 32.000 ton per tahun, serta penyerapan tenaga kerja hampir tiga kali lipat dari 2.900 orang menjadi 8.000 orang.

Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun ditargetkan melonjak dari Rp15 miliar menjadi Rp53 miliar, mencerminkan ambisi mengubah pelabuhan ini jadi mesin pendorong kas negara sekaligus pusat bisnis hasil tangkapan berstandar ekspor.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menegaskan arah pembangunan berlandaskan konsep one stop service dan one stop solution, di mana nelayan dan pelaku usaha lokal mendapat layanan terintegrasi dari pelelangan ikan (TPI), kios UMKM, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di area yang diperluas dari 28 hektare menjadi 42,8 hektare.

Di sisi teknis, pekerjaan mencakup infrastruktur laut — breakwater, revetment, groin, reklamasi, kolam pelabuhan yang diperlebar dari 11 menjadi 26 hektare, serta dermaga kapal besar dan kecil — hingga gedung administrasi, syahbandar, dan Balai Besar Perikanan Penangkapan Ikan (BBPI) di sisi darat.

Analisis Redaksi

Lompatan target produksi hampir enam kali lipat (5.600 ke 32.000 ton/tahun) dalam jangka dua tahun konstruksi adalah angka yang menuntut bukti lapangan, bukan sekadar asumsi permintaan pasar; risiko utama terletak pada apakah kapasitas tangkap berkelanjutan di WPP 712 dan sekitarnya mampu memenuhi supply line itu tanpa melanggar kuota Penangkapan Ikan Terukur. Jika nelayan tidak bisa mengisi 500 slot kapal tersebut, IRR 15,5% akan tetap teori di kertas dan payback period delapan tahun jadi mimpi.

Pengelolaan pinjaman IsDB dan kinerja kontraktor BUMN (Nindya Karya) serta swasta (Sumber Teknik) perlu diawasi ketat mengingat proyek reklamasi dan bangunan laut di pesisir utara Jawa sering menghadapi permasalahan tanah lunak dan cuaca ekstrem yang menggerus jadwal 730 hari. Langkah logis selanjutnya adalah memastikan kebijakan one stop service tidak berhenti di seremoni peresmian gedung BBPI, tapi turun ke digitalisasi alur izin dan transparansi pelelangan ikan agar nelayan kecil benar-benar merasakan manfaat struktur biaya yang lebih rendah.