PPN Kejawanan Dibangun Jadi Pelabuhan Ekspor Ikan, Target Produksi Melonjak 5,6 Kali Lipat

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan di Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (17/9/2026), menandai langkah konkret mengubah pelabuhan lama menjadi gerbang ekspor ikan berstandar internasional.

Proyek yang dibiayai pinjaman Islamic Development Bank (IsDB) melalui skema Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Project Phase-I (IDN-1055) ini dikerjakan oleh konsorsium PT Nindya Karya dan PT Sumber Teknik Konstruksi selama 730 hari kalender, mulai 3 Agustus 2026 hingga 2 Agustus 2028.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menegaskan, PPN Kejawanan dirancang sebagai pusat bisnis hasil tangkapan dan produk ekspor dengan layanan one stop service, one stop solution bagi nelayan dan pelaku usaha lokal. Konsep modern, berwawasan lingkungan, dan sistem ketertelusuran yang mendukung kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) menjadi landasan pengembangan.

Infrastruktur mencakup sisi laut — breakwater, revetment, groin, reklamasi, kolam pelabuhan, dermaga kapal besar dan kecil — serta sisi darat berupa kantor administrasi dan syahbandar, gedung Balai Besar Perikanan Penangkapan Ikan (BBPI), tempat pelelangan ikan (TPI), kios UMKM, dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Luas lahan akan diperluas dari 28 hektare menjadi 42,8 hektare, kolam pelabuhan dari 11 hektare menjadi 26 hektare.

Target proyeksi KKP ambisius: kapasitas kapal melonjak dari 241 unit menjadi 500 unit, produksi ikan naik dari 5.600 ton menjadi 32.000 ton per tahun, penyerapan tenaga kerja dari 2.900 orang menjadi 8.000 orang, dan kontribusi PNBP melonjak dari Rp15 miliar menjadi Rp53 miliar. Trenggono menilai pelabuhan berkualitas akan menjamin ketertelusuran produk sehingga diterima pasar internasional, sekaligus membuka ruang bagi sektor pariwisata di wilayah sekitar.

Analisis Redaksi

Angka-angka proyeksi KKP memang menggoda, tapi kuncinya ada pada eksekusi di lapangan. Pengalaman proyek-proyek infrastruktur perikanan sebelumnya — seperti PPN Bitung atau PPN Nizam Zachman — menunjukkan kesenjangan antara target kertas dan realisasi operasional. IsDB sebagai pembiayaan berarti jadwal tarik dana ketat; keterlambatan disbursement atau persetujuan variation order bisa menggeser deadline 2028. Lebih kritis lagi: sistem ketertelusuran (traceability) yang diklaim mendukung PIT butuh integrasi data dari hulu (kapal/nelayan) hingga hilir (pabrik/ekspor), bukan sekadar bangunan fisik.

Lonjakan target produksi 5,6 kali lipat (5.600 ke 32.000 ton/tahun) menuntut peningkatan kapasitas tangkap yang berkelanjutan, bukan hanya fasilitas bongkar muat. Jika tidak disertai pengelolaan sumber daya ikan yang ketat — kuota tangkap, musim, alat tangkap — risikonya justru overfishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) utara Jawa. Penyerapan tenaga kerja 8.000 orang juga butuh klarifikasi: apakah tenaga terlatih (teknisi pendingin, petugas laboratorium, operator traceability) atau sekadar buruh bongkar muat? Nelayan Cirebon dan Indramayu perlu jaminan akses ke fasilitas baru, bukan tersisihkan oleh pemain besar.

Langkah selanjutnya yang logis: KKP harus mempublikasikan key performance indicator (KPI) triwulanan proyek — fisik dan keuangan — serta roadmap sertifikasi HACCP, EU, dan standar impor negara tujuan lain. Tanpa transparansi itu, PPN Kejawanan berisiko jadi monumen beton lain yang tidak menyentuh penderitaan nelayan kecil di pesisir Pantura.