Menkop Targetkan Penempatan Manajer Kopdes Merah Putih 25 September, Agrinas Desak Proses Tak Berlarut-larut

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menargetkan penempatan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih selesai paling lambat 25 September mendatang, langkah yang dinilai krusial agar operasionalisasi program strategis ini bisa segera berjalan.

Target itu disampaikan Ferry dalam rapat koordinasi dengan Badan Pengaturan BUMN dan PT Agrinas Pangan Nusantara, Rabu (16/9). Menurutnya, penempatan akan diserahkan ke Agrinas begitu seluruh rangkaian verifikasi, validasi, serta evaluasi paralel dengan BPKP rampung, diikuti penandatanganan berita acara serah terima. "Asumsi per tanggal 25 September sebenarnya proses penempatan atau deploy ini bisa dilakukan oleh PT Agrinas," ucap Ferry dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya @ferry.juliantono.

Rapat itu juga membahas besaran gaji dan tunjangan manajer. Ferry menekan agar keputusan soal penempatan, termasuk komponen penghasilan, diputus segera. "Kita ingin memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu agar operasionalisasi KDKMP dapat segera dilaksanakan dengan baik," tambahnya.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria meminta proses tidak berlarut-larut dan mengacu ketat pada Instruksi Presiden. Dony mengungkapkan Agrinas telah memetakan secara presisi koperasi mana yang sudah siap operasi di lapangan. "Saya tidak mau berlarut-larut prosesnya untuk segera dituntaskan sesuai dengan mekanisme di Inpres yang sudah dibuat," tegasnya.

Tekanan lebih keras datang dari Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota. Lewat Instagram @bung.joaomota, Senin (14/9), Joao mendesak Kementerian Koperasi dan BP BUMN segera menempatkan ribuan manajer yang sudah terlatih. Ia mempertanyakan kendala birokrasi yang melambatkan eksekusi program ini, sambil menegaskan kesiapan menampung 13 ribu hingga 15 ribu manajer untuk diterjunkan langsung. "Ini kan manajer-manajer ini juga menjadi akhirnya kan menjadi ramai gitu. Apa sih susahnya gitu?" protesnya.

Joao menyinggung kebiasaan birokrasi yang selalu mengaitkan langkah kerja dengan ketersediaan anggaran. Menurutnya, penempatan personel seharusnya dikerjakan dengan inisiatif dan kreativitas tanpa menunggu kucuran dana. "Kok sedikit-sedikit kerja itu harus selalu harus ada uang dulu baru kerja. Seolah-olah kayaknya tidak ada inisiatif, tidak ada kreativitas dalam bekerja gitu," kritiknya tajam. Ia juga menyayangkan sikap instansi terkait yang terkesan melempar tanggung jawab teknis ke Presiden Prabowo Subianto. "Ini semua kok sepertinya sedikit-sedikit harus dilempar ke Pak Presiden. Masalahnya cuman hanya menempatkan orang kok susah sekali gitu," ucapnya.

Analisis Redaksi

Target 25 September yang ditetapkan Menkop Ferry Juliantono bukan sekadar deadline administratif, melainkan uji nyata kemampuan birokrasi menerjemahkan Instruksi Presiden menjadi aksi nyata di lapangan. Ketegangan antara keinginan cepat dari sisi eksekutif (Menkop dan BP BUMN) dengan keluhan operator pelaksana (Agrinas) mengungkap celah klasik: verifikasi berlarut-larut, alur validasi yang tumpang tindih, dan mentalitas "butuh anggaran dulu baru gerak" yang masih melekat di lini tengah. Jika target ini gagal tercapai, yang rugi bukan hanya jadwal peluncuran KDKMP, tapi ribuan manajer terlatih yang siap kerja justru menganggur menunggu surat tugas.

Kritik tajam Joao Mota seharusnya dibaca sebagai *early warning system*, bukan sekadar protes vendor. Ia menyoroti dua penyakit kronis: *silo mentalitas* antar instansi yang saling melempar bola, dan ketergantungan berlebih pada aliran dana sebagai prasyarat gerak. Faktanya, Agrinas sudah memetakan koperasi siap operasi dan siap mengirim 13-15 ribu tenaga. Artinya, *supply side* sudah siap; *demand side* (penempatan) justru yang macet. Langkah logis selanjutnya bukan rapat koordinasi lagi, tapi penetapan *cut-off date* verifikasi yang mengikat, serta mekanisme *fast-track* penempatan batching tanpa menunggu kelengkapan administrasi sempurna di seluruh titik. Presiden Prabowo Subianto tidak seharusnya disibukkan menyelesaikan detail teknis penempatan personel; itu tugas lini operasional yang harus diselesaikan dengan kewenangan dan inisiatif masing-masing.