Kebakaran Lereng Gunung Wilis Melahap 465 Hektare Hutan di Madiun dan Nganjuk

Kebakaran hutan di lereng Gunung Wilis telah melahap lahan seluas 465 hektare di dua kabupaten, Madiun dan Nganjuk, Jawa Timur, menurut data terbaru yang dikumpulkan aparat pemadam kebakaran gabungan.

Api mulai menyebar sejak beberapa hari lalu dan dipicu oleh musim kemarau panjang yang mengeringkan lapisan humus di area perhutanan negara. Petugas dari Manggala Agni, TNI, Polri, serta masyarakat sekitar terus dikerahkan untuk memadamkan titik-titik api yang tersebar di lereng timur dan selatan gunung berapi tipe stratovolcano itu.

Kepala BPBD Kabupaten Madiun, Suyanto, mengonfirmasi bahwa luas area terbakar di wilayahnya mencapai 320 hektare, sementara sisanya 146 hektare berada di wilayah Nganjuk. "Kendala utama adalah akses medan yang curam dan sumber air terbatas," ucapnya saat ditemui di posko pemadaman di Desa Sumberrejo, Kecamatan Wungu, Jumat (18/9).

Asap tebal telah mengganggu aktivitas warga di beberapa desa di kaki gunung. Sejumlah sekolah di Kecamatan Wungu dan Sawahan, Madiun, terpaksa libur sementara karena indeks standar pencemar udara (ISPU) melambung tinggi. Di Nganjuk, warga Desa Nglegok dan Prambanan mengeluhkan iritasi mata dan sesak napas sejak tiga hari lalu.

Gunung Wilis merupakan salah satu kawasan hutan lindung vital di Jawa Timur yang berfungsi sebagai tadah air untuk sungai-sungai besar seperti Brantas dan Madiun. Kerusakan 465 hektare lahan hutan ini berpotensi mengganggu debit air di musim kemarau mendatang serta memperparah risiko banjir bandang dan tanah longsor saat hujan tiba.

Analisis Redaksi

Luas area terbakar 465 hektare bukan angka kecil untuk kawasan hutan lindung pulau Jawa yang sisa lahanannya sudah menipis. Kebakaran ini membuka kembali pertanyaan fundamental: seberapa efektif sistem early detection dan patroli preventif di kawasan rawan api seperti Wilis? Fakta di lapangan — akses sulit, air minim, dan ketergantungan pada relawan — menunjukkan bahwa infrastruktur pemadaman masih bersifat reaktif, bukan proaktif.

Pemerintah daerah dan KLHK perlu mengevaluasi alokasi anggaran pengelolaan hutan lindup. Jika 465 hektare bisa terbakar dalam hitungan hari, berarti sistem pengawasan berbasis satelit dan menara pengawasan (menara pemadam) yang sudah dibangun tahun-tahun lalu tidak berfungsi optimal. Langkah logis selanjutnya adalah audit lapangan terhadap fasilitas yang ada dan penegakan hukum tegas bagi pelaku pembakaran lahan, jika terbukti ada unsur sengaja di balik kebakaran ini.