Juda Agung Usung Tiga Pilar Reformasi Pajak Usai Purbaya Mundur: Modernisasi, Basis, dan Keadilan

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menggelar tiga prioritas reformasi perpajakan di forum internasional, Rabu (16/9/2026), menjawab tantangan fiskal pasca kepergian Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan.

"Kami ingin membahas 3 prioritas untuk reformasi perpajakan di forum ini, agar memperkuat fondasi perpajakan di Indonesia," kata Juda dalam paparannya di International Tax Conference. Ketiga pilar itu yakni modernisasi administrasi perpajakan, perluasan basis pajak dan penguatan kepatuhan secara berkeadilan, serta penciptaan sistem pajak yang adil, dapat diprediksi, dan sesuai dengan perkembangan ekonomi global.

Langkah ini bukan sekadar ganti narasi. Juda menegaskan reformasi ini menjadi tulang punggung strategi fiskal untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 6 persen dan menekan defisit anggaran di level 2,4 persen dari PDB. "Mencapai kedua tujuan tersebut membutuhkan mobilisasi pendapatan yang lebih kuat, kualitas belanja yang lebih baik, dan pembiayaan yang prudent, karena itu, reformasi perpajakan adalah inti dari strategi fiskal kami," tegasnya.

Wamenkeu menolak jika reformasi hanya bermodalkan ambisi semata. Ia menuntut komitmen nyata untuk melaksanakan perumusan kebijakan berbasis bukti, atau evidence-based policymaking, sebagai kompas arah. Tanpa landasan data yang kuat, ambisi target penerimaan pajak justru berpotensi jadi beban bagi wajib pajak.

Secara operasional, modernisasi administrasi berarti memodernisasi teknologi agar wajib pajak dipermudah mendaftar, melaporkan SPT, dan membayar pajak. Sementara perluasan basis pajak akan memanfaatkan data pihak ketiga dan pengawasan berbasis risiko untuk mengidentifikasi ketidakpatuhan serta menentukan prioritas pemeriksaan. "Reformasi ini mencakup kerja sama internasional yang lebih kuat, penyelesaian sengketa yang lebih baik, dan kebijakan yang mengakomodasi kondisi wajib pajak," ujar Juda menutup paparannya.

Analisis Redaksi

Penunjukan tiga prioritas ini mengirim sinyal kontinuitas yang jelas: Kementerian Keuangan tidak ingin tergesa-gesa mengubah arah kebijakan fundamental meski terjadi pergantian pimpinan di puncak. Fokus pada modernisasi teknologi dan perluasan basis pajak meniru jalan yang sudah ditempuh negara-negara maju, namun eksekusinya akan diuji oleh kemampuan Direktorat Jenderal Pajak mengintegrasikan data lintas sektor tanpa melanggar privasi.

Target pertumbuhan 6 persen dengan defisit 2,4 persen PDB adalah angka yang agresif bagi struktur ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada komoditas. Jaminan "kebijakan berbasis bukti" harus dibuktikan dengan transparansi metodologi perhitungan potensi pajak, bukan sekadar jargon di pidato. Langkah selanjutnya yang logis adalah turunnya paket aturan turunan yang mengikat — bukan hanya roadmap — agar reformasi ini tidak terbang di atas kepala pelaku usaha kecil yang justru butuh kepastian hukum, bukan sekadar kemudahan akses aplikasi.