Evaluasi Kabinet Merah Putih: Prabowo Pertimbangkan Reshuffle Besar-besaran di Tahun Kedua
Menyoroti perkembangan startup, bisnis lokal, dan ekonomi digital di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka membuka opsi untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle secara besar-besaran seiring dengan mendekatnya dua tahun masa kepemimpinan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam dialog bersama jurnalis senior dan pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (6/9/2026). Melalui siaran yang dipublikasikan pada Rabu (16/9/2026), Kepala Negara menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja Kabinet Merah Putih merupakan proses yang berjalan terus-menerus demi memastikan efektivitas pemerintahan.
Meski memberikan sinyal perombakan, Prabowo tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja timnya saat ini yang dinilai masih bekerja dengan baik secara objektif. Namun, mantan Menteri Pertahanan tersebut memberikan catatan tebal bahwa jajaran menteri harus tetap fokus pada pencapaian hal-hal mendasar yang menjadi prioritas nasional. Momentum dua tahun pemerintahan dianggap sebagai waktu yang logis bagi para pembantunya untuk membuktikan kemampuan mereka di lapangan sebelum keputusan rotasi atau penggantian diambil.
Fokus utama yang menjadi parameter evaluasi Prabowo mencakup pengamanan sektor krusial, terutama upaya mewujudkan swasembada pangan dan kedaulatan energi. Presiden menginstruksikan jajarannya untuk mengamankan pasokan BBM melalui pengembangan B50 dari kelapa sawit serta transisi ke tenaga surya secara masif. Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya menghentikan aliran uang ke luar negeri yang telah terjadi selama puluhan tahun untuk memperkuat fundamental ekonomi domestik.
Di sisi sosial dan anggaran, Prabowo menekankan bahwa pemerintah harus segera menuntaskan persoalan kelaparan anak yang memicu stunting serta menghapus kemiskinan ekstrem. Efisiensi anggaran menjadi syarat mutlak untuk menutup celah kebocoran yang selama ini terjadi. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk mendorong lebih banyak investasi pada sektor-sektor yang mampu menghasilkan devisa dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat.
Terkait mekanisme reshuffle nanti, Prabowo mengisyaratkan bahwa langkah tersebut bisa menjadi sarana promosi bagi mereka yang berprestasi maupun penggantian bagi pejabat yang memiliki masalah atau tidak kompeten. Prinsip the right man in the right place menjadi pegangan utama dalam menata ulang organisasi kementerian dan lembaga. Prabowo menyadari bahwa meski ada beberapa kementerian yang tidak berada di garis depan, inisiatif dan kerja keras setiap individu tetap menjadi kunci keberhasilan kolektif pemerintahannya.
Analisis Redaksi
Sinyal reshuffle yang dilempar Prabowo menjelang tahun kedua ini bukan sekadar rotasi rutin, melainkan sebuah filter politik dan teknokratis yang ketat. Dengan menyebut momentum dua tahun sebagai waktu yang "logis", Presiden sebenarnya sedang memberikan tenggat waktu (deadline) bagi para menteri untuk menunjukkan hasil nyata dari program prioritas seperti swasembada pangan dan energi. Ini adalah cara Prabowo menjaga ritme kerja kabinet agar tidak terjebak dalam zona nyaman birokrasi.
Dilihat dari sisi ekonomi, penekanan pada penghentian kebocoran anggaran dan pengamanan devisa menunjukkan bahwa Prabowo ingin memastikan setiap rupiah yang keluar memiliki dampak multiplier bagi pertumbuhan. Reshuffle mendatang kemungkinan besar akan menyasar pos-pos ekonomi yang dianggap lamban dalam mengeksekusi visi swasembada tersebut. Langkah ini juga menunjukkan bahwa bagi Prabowo, loyalitas politik harus dibarengi dengan kompetensi teknis yang mumpuni untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.


