Eks Presiden Kosovo Hashim Thaci Divonis 25 Tahun Penjara oleh Pengadilan di Den Haag

Pengadilan Khusus Kosovo (KSC) di Den Haag, Belanda, Rabu (16/9) menjatuhkan hukuman penjara 25 tahun kepada mantan Presiden Hashim Thaci atas empat dakwaan kejahatan perang yang dilakukan saat ia memimpin Tentara Pembebasan Kosovo (KLA) pada perang kemerdekaan 1998-1999.

Majelis hakim menyatakan Thaci bersalah atas pembunuhan 96 orang — lawan politik dan warga yang dituding bekerjasama dengan pasukan keamanan Serbia — serta penyiksaan dan penahanan ilegal. Vonis itu dibacakan di hadapan ribuan warga Kosovo yang menyaksikan melalui layar lebar di Pristina, banyak di antaranya terkejut dan kemudian meneriakkan slogan dukungan untuk KLA dan mantan komandan tertinggi itu.

Tiga mantan komandan senior KLA lainnya turut dihukum: Jakup Krasniqi 25 tahun, Kadri Veseli 18 tahun, dan Rexhep Selimi 13 tahun penjara. Keempatnya dibebaskan dari enam dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan karena jaksa penuntut gagal membuktikan unsur serangan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil. Pengadilan menegaskan mereka berhak mengajukan banding.

Reaksi di Pristina cepat membara. Menteri Luar Negeri Glauk Konjufca menilai vonis "mengerikan dan merugikan Kosovo". Perdana Menteri Albania Edi Rama memposting ilustrasi Den Haag dengan kata "Marre" — memalukan — di media sosial. Ribuan pendukung KLA berkumpul di depan layar pengadilan, menolak narasi yang menempatkan pahlawan kemerdekaan mereka di bangku tersangka.

Dari Belgrad, suara lain berbunyi. Wakil Perdana Menteri Serbia Ivica Dacic menyebut putusan ini "konfirmasi jelas, meskipun terlambat" bahwa KLA adalah organisasi kriminal dan teroris. "Negara palsu tidak dapat dibangun di atas kuburan massal orang Serbia yang dibunuh," ujarnya, mengulang narasi yang selama dua puluh lima tahun menjadi batu sanderan Belgrade menentang kemerdekaan Kosovo.

KLA muncul pertama kali pertengahan 1990-an, lalu mengintensifkan operasi bersenjata 1997-1998. Respons militer Serbia memicu perang besar 1999 yang menewaskan sekitar 13.000 jiwa dan mengusir ratusan ribu warga. Thaci, saat itu kepala direktorat politik dan informasi KLA, meluncur ke karir pasca-perang: jadi perdana menteri, menteri luar negeri, lalu presiden 2016-2020. Ia mundur November 2020 begitu dakwaan resmi diterbitkan, lalu dipindahkan ke tahanan Den Haag bersama rekan-rekan senjatanya.

Putusan ini menutup babak panjang pengejaran keadilan transnasional, tapi membuka luka baru di hubungan Kosovo-Serbia dan di dalam masyarakat Kosovo itu sendiri.

Analisis Redaksi

Vonis 25 tahun bagi Thaci bukan sekadar hukuman individu; ini titik balik narasi perang Kosovo. Selama dua dekade, KLA diframing sebagai gerakan pembebasan suci di Barat dan di Pristina. Pengadilan hybrid ini — dibentuk tekanan Barat, beroperasi di Belanda, dihakimi hakim internasional — memaksa Kosovo menghadapi sisi gelap narasi kemerdekaannya. Bahaya strategisnya: legitimasi keadilan internasional bisa dieksploitasi Serbia untuk menguatkan klaim bahwa Kosovo "negara gagal" sejak lahir, memperkompleks dialog normalisasi yang sudah tersendat berbulan-bulan.

Di dalam negeri, vonis ini memecah kohesi politik. Konjufca dan Rama — sekutu strategis Thaci di masa lalu — kini terjebak antara tekanan Barat yang mendorong KSC dan tekanan basis pendukung yang memandang vonis ini pengkhianatan. Jika banding ditolak, Kosovo akan kehilangan generasi pendiri sekaligus; jika dibatalkan, KSC kehilangan credibilitas dan tekanan Barat akan meningkat. Langkah logis selanjutnya: tim hukum Thaci akan menggugat prosedur dan bukti, sementara pemerintah Kurti harus menavigasi tekanan EU/AS untuk menghormati keputusan pengadilan tanpa memicu ledakan sosial di Pristina.