Angka Putus Sekolah Sulteng Anjlok 10 Persen Sepanjang 2026

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat angka anak putus sekolah anjlok 10 persen sepanjang tahun 2026 untuk seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Data tersebut disampaikan langsung oleh pihak otoritas pendidikan provinsi sebagai indikator keberhasilan serangkaian intervensi kebijakan yang digulirkan sejak awal periode kepemimpinan.

Penurunan dua digit itu bukan angka yang muncul begitu saja. Ia merupakan akumulasi dari program "Ayo Kembali ke Sekolah" yang digencarkan di daerah-daerah terpencil, pengoptimalan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Program Indonesia Pintar (PIP), hingga pendekatan personal ke kepala keluarga yang anaknya terancam putus akibat faktor ekonomi. Pemprov Sulteng mengakui geografis wilayah yang berkepulauan dan pegunungan tetap jadi tantangan tersendiri dalam memastikan tidak ada anak yang tertinggal.

Konteksnya, Sulawesi Tengah selama ini kerap menempati urutan angka partisipasi sekolah (APS) di bawah rata-rata nasional. Latar belakang geografis yang sulit dijangkau transportasi, serta budaya merantau orang tua yang meninggalkan anak di desa, sering jadi pemicu utama angka putus sekolah melonjak di tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan terbaru yang mengikat sekolah wajib melapor ke Dinas Pendidikan terkait data siswa berisiko putus sekolah dinilai efektif memutus rantai penyebab tersebut.

Pendalaman data menunjukkan penurunan paling signifikan terjadi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Di jenjang Sekolah Dasar (SD), angka sudah relatif stabil mendekati nol persen, namun fokus kini beralih pada transisi SD ke SMP di mana banyak anak terhenti karena biaya transportasi harian ke sekolah terdekat yang relatif mahal bagi petani dan nelayan kecil. Pemprov menargetkan angka nol putus sekolah di jenjang wajib belajar 9 tahun pada akhir 2027.

Bagi masyarakat, angka ini berarti ribuan anak yang seharusnya menganggur di tepi pantai atau ladang, kini duduk di bangku kelas. Dampak jangka panjangnya terasa pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulteng yang perlahan merangkak naik. Namun, tantangan ke depannya bukan hanya mempertahankan angka, tapi memastikan kualitas pembelajaran bagi anak-anak "kembali" tersebut tidak kalah dengan anak sekolah umum.

Analisis Redaksi

Penurunan 10 persen ini layak diapresiasi sebagai bukti komitmen politik yang dibarengi eksekusi teknis yang tepat sasaran. Kunci keberhasilan terletak pada integrasi data antara Dinas Pendidikan, Kelurahan, dan TNI/Polri di tingkat rayon yang memungkinkan pemetaan nominal per anak, bukan sekadar statistik agregat. Model "pendekatan personal" ini patut ditiru provinsi lain dengan topografi serupa.

Yang perlu diwaspadai adalah keberlanjutan anggaran. BOS dan PIP bersifat transfer uang; jika inflasi makan daya beli atau APBD daerah geser prioritas, angka bisa melonjak kembali. Langkah logis selanjutnya adalah mengunci program ini ke dalam Perda atau Ranperda agar tidak bergantung pada keputusan kepala daerah semata. Tanpa kerangka hukum yang mengikat, pencapaian 2026 berisiko jadi puncak sesaat, bukan tren menurun yang permanen.