74 WNI Masih Terjebak di Mokha Usai Houthi Rebut Kota Pelabuhan

Sebanyak 74 warga negara Indonesia (WNI) masih terperangkap di kota pelabuhan Mokha, Yaman, setelah milisi Houthi merebut wilayah strategis itu awal pekan ini. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan jumlah itu tersisa dari 77 WNI yang awalnya tercatat di lokasi, setelah tiga orang berhasil keluar sebelum akses terputup total.

Juru Bicara II Kemlu Vahd Nabyl mengonfirmasikan rincian data itu dalam press briefing virtual, Kamis (17/9). "Jadi ada 77 WNI, tapi ada tiga yang sudah bisa keluar. Jadi sisanya 74 pelajar yang ada di sana. Mungkin seluruhnya pelajar asli," ujarnya dengan nada hati-hati soal status kepekaan mereka.

Pemantauan tak dilakukan dari jarak dekat. Tidak ada kedubesan RI di Sana'a atau Aden. Jakarta mengandalkan tiga misi diplomatik di negara tetangga: KBRI Muscat yang wilayah kerjanya mencakup Yaman, KBRI Riyadh, dan KJRI Jeddah. Ketiga pos itu yang jadi mata dan telinga Jakarta untuk memastikan nasib warganya di tengah kekacauan.

Kemlu pun mengeluarkan imbauan keras lewat saluran resmi. WNI yang masih di Yaman diminta mengabaikan berita tidak terverifikasi dan hanya mengikuti arahan resmi. Hotline darurat sudah disiapkan, nomor yang sudah lama disosialisasikan tapi kini jadi satu-satunya tali penyelamat bagi yang tersisih di zona merah.

Perebutan Mokha oleh Houthi pada Kamis lalu (10/9) bukan sekadar perpindahan tangan kontrol kota. Ia memicu gempa susulan geopolitik: Yaman yang sudah rapuh berisiko tergelincir kembali ke perang saudara skala penuh. Pelabuhan Mokha adalah pintu gerbang vital; siapa yang memegangnya, memegang aliran logistik dan bantuan kemanusian ke jutaan warga Yaman yang kelaparan.

Bagi 74 pelajar Indonesia, situasi ini berarti menunggu di tengah ketidakpastian absolut. Mereka bukan diplomat dengan imunitas, bukan pekerja migran dengan kontrak perusahaan besar yang punya asuransi evakuasi. Mereka adalah individu-individu yang mungkin datang menuntut ilmu, kini jadi sasaran lemparan situasi geopolitik yang tak mereka kendalikan. Akses keluar — darat, laut, atau udara — bergantung sepenuhnya pada kesepakatan para pemangku kuasa di medan yang saat ini saling bertarung.

Analisis Redaksi

Ketergantungan Indonesia pada KBRI Muscat, Riyadh, dan KJRI Jeddah memperlihatkan keterbatasan kapasitas diplomatik *on the ground* di Yaman. Muscat memegang kunci kunci: Oman adalah mediator tradisional Houthi dan memiliki saluran komunikasi terbuka ke Sana'a yang tidak dimiliki pihak lain. Logisnya, evakuasi massal — jika diperlukan — akan dilewatkan koridor Oman, bukan Arab Saudi yang justru jadi lawan Houthi dalam koalisi militer. Jakarta harus memastikan trilogi diplomatik itu bergerak sinkron, bukan sekadar berbagi tugas pemantauan.

Profil korban sebagai "pelajar" menambah lapisan kompleksitas. Berbeda dengan TKI atau turis, pelajar sering tersebar di pesantren atau institusi kecil di pinggiran kota, sulit dijangkau komunikasi resmi, dan rentan terhadap propaganda atau rekrutan radikalisme lokal. Langkah selanjutnya yang logis bukan hanya menyediakan hotline, tapi *proactive outreach*: memetakan lokasi pasti tiap individu, menegosiasikan *humanitarian corridor* spesifik lewat Oman ke mereka, dan menyiapkan fasilitas transit di Muscat atau Jeddah sebelum terbang pulang. Waktu adalah musuh utama; semakin lama konflik di Mokha melebar, semakin sempit ruang gerak diplomasi diam-diam.