Xi Jinping Dorong GCI di RI: Indonesia dan China Bakal Membangun ‘Jembatan Peradaban’ Baru

Presiden China Xi Jinping secara eksplisit mengangkat Global Civilization Initiative (GCI) sebagai landasan baru kerja sama Indonesia-China saat peluncuran Indonesia Friends of Silk Road Club (IFSRC) di Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026)—setelah 13 tahun sejak pertama kali diajukan dalam pidato di DPR RI. Ini bukan hanya deklarasi retorika, melainkan langkah strategis untuk menjembatani keragaman peradaban di tengah kompleksitas global yang semakin mempolarisasi hubungan internasional.

Kuasa Usaha Kedutaan Besar China di Indonesia, Zhou Kan, memaparkan bahwa GCI merupakan lanjutan logis dari Jalur Sutra Maritim Abad ke-21, yang pertama kali diusulkan Xi Jinping pada 2013 saat berpidato di depan DPR RI. “Inisiatif ini tidak hanya mengembalikan semangat Jalur Sutra Kuno, tetapi juga membuka dimensi baru dalam perdagangan, konektivitas, dan pertukaran antarmasyarakat,” kata Zhou dalam acara peluncuran IFSRC.

Zhou menegaskan, GCI berdiri atas empat prinsip inti: pertama, menghormati keragaman peradaban dunia; kedua, menjunjung nilai-nilai universal umat manusia; ketiga, menggabungkan pewarisan dan inovasi peradaban; dan terakhir, memperkuat pertukaran antarmasyarakat internasional. “Prinsip-prinsip ini menjadi antidot terhadap teori bentrokan peradaban dan hierarki peradaban, yang semakin mengancam stabilitas global,” ujarnya.

Bukti kerjasama yang sudah berjalan adalah Forum Dialog Global yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama DPR RI dan DPD RI pada Juni 2026, untuk memperingati Hari Dialog Antarperadaban Internasional PBB. Zhou melihat ini sebagai tanda positif bahwa GCI telah mendapatkan resonansi di Indonesia, terutama melalui dialog antarlembaga strategis seperti itu.

Sementara itu, Direktur Sino-Nusantara Institute Ahmad Syaifuddin Zuhri mengemukakan bahwa IFSRC bukan sekadar forum diplomasi, melainkan mekanisme konkret untuk memperkuat hubungan antarmasyarakat (people-to-people), bukan hanya antarpemerintah. “Hubungan Indonesia-China tidak akan berjalan tanpa dasar yang kuat di tingkat masyarakat,” tegas Ahmad. IFSRC akan menggelar program-program inklusif, mulai dari pertukaran pemuda, diskusi antarpebisnis, hingga seminar akademis, dengan roadshow di sejumlah kota untuk menyosialisasikan pertukaran peradaban.

Inisiatif ini juga didukung oleh Sino-Nusantara Institute, yang berdiri sejak 2023, sebagai jembatan pengetahuan antara kedua negara. “Kami tidak hanya berbicara tentang perdagangan atau infrastruktur, tetapi tentang membangun pemahaman bersama melalui generasi muda,” jelas Ahmad.

Analisis Redaksi

GCI bukan sekadar retorika diplomasi, melainkan respon strategis China terhadap dinamika global yang semakin fragmentasi. Di tengah perpecahan Barat-Timur dan konflik geopolitik yang melanda Asia, ajakan Xi Jinping untuk dialog antarperadaban menjadi alternatif yang menarik bagi negara-negara seperti Indonesia, yang berusaha menjaga netralitas strategis. Namun, tantangan terbesar adalah implementasi: apakah GCI akan terjalin dalam kerangka kerja yang konkret, atau hanya menjadi deklarasi kosong di tengah kekurangan kepercayaan yang masih melekat?

Salah satu indikator keberhasilan GCI adalah kapasitas Indonesia dalam mengintegrasikan inisiatif ini ke dalam strategi pembangunan nasional. Sebagai negara dengan diversitas budaya dan agama yang kompleks, RI memiliki peluang besar untuk menjadi poni peradaban di Asia. Namun, keberhasilan ini tidak akan tercapai tanpa dukungan dari kalangan akademisi, ulama, dan masyarakat sipil, seperti yang terlihat dalam Forum Dialog Global MUI-DPR. Jika IFSRC mampu menggelar program-program berkelanjutan—terutama di tingkat pemuda dan pebisnis—maka GCI memiliki peluang menjadi jembatan nyata antara kedua negara.

Namun, peringatan harus diawasi: GCI juga dapat dibaca sebagai upaya soft power China untuk memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara. Indonesia harus tetap waspada agar inisiatif ini tidak mengorbankan kemerdekaan strategis negara dalam pilihan teknologi, investasi, atau kebijakan luar negeri. Kunci keberhasilan adalah transparansi dan keseimbangan: GCI harus menjadi kerjasama yang saling menguntungkan, bukan kepentingan unilateral dari pihak manapun.