Pemerintah Formulasikan Aturan Baru BBM Subsidi, Hentikan Peralihan Golongan Mampu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengaku tengah menyusun formulasi regulasi baru untuk menyesuaikan kriteria penerima bahan bakar minyak bersubsidi, langkah yang diambil untuk memblokir aliran dana ke kantong masyarakat mampu yang sengaja beralih dari Pertamax ke Pertalite.

"Ya memang kita lagi ada memformulasikan aturannya," tegas Bahlil saat ditemui di kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Ia menegaskan kuota subsidi sengaja dialokasikan untuk golongan kurang mampu, lalu mengimbau pemilik kendaraan mewah agar bijak dan tidak mencuri hak rakyat miskin dengan mengisi BBM bersubsidi.

Latar belakang kebijakan ini terlihat jelas di Sulawesi Selatan, di mana antrean panjang di SPBU sempat melumpuhkan aktivitas. Bahlil mengakui adanya "maksud lain" di balik kerumunan tersebut, mengindikasikan praktik arbitrase atau penyalahan stok oleh oknum, meski ia menegaskan cadangan nasional tetap aman di angka 18 hingga 20 hari.

Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat dugaan pergeseran konsumsi itu. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8/2026), memaparkan grafik kenaikan konsumsi Pertalite yang berkorelasi langsung dengan lonjakan harga BBM non-subsidi pada 10 Juni 2026 lalu.

Angkanya mengerikan: rata-rata konsumsi harian Pertalite normal di level 75.795 kiloliter melonjak jadi 82.760 kiloliter di Juni, lalu puncaknya di Juli menyentuh 85.589 kiloliter — naik 12,92 persen. Meski turun jadi 84.368 kiloliter di Agustus beriringan koreksi harga Pertamax dari Rp 16.250 ke Rp 15.950 per liter, konsumsi tetap 11,31 persen di atas rata-rata normal.

Wahyudi menjelaskan mekanismenya sederhana: disparitas harga yang melebar mendorong shifting massal. "Masyarakat banyak melakukan shifting penggunanya kepada BBM subsidi dan kompensasi negara," ucapnya. Fenomena ini membebani anggaran negara dan menciptakan ketidakadilan distribusi yang justru merugikan sasaran asli subsidi.

Analisis Redaksi

Inisiatif Bahlil memperbarui aturan main subsidi BBM adalah respons wajar terhadap kebocoran fiskal yang sudah terukur lewat data BPH Migas. Namun, keberhasilan formulasi ini tidak terletak pada ketatnya teks regulasi, melainkan pada kelancaran verifikasi data penerima manfaat yang selama ini jadi momok — apakah melalui integrasi data Dukcapil, STNK, atau aplikasi MyPertamina yang saat ini masih rentan multi-akun.

Yang perlu diwaspadai adalah resistensi praktis di lapangan: pengisian berbasis QR code atau aplikasi sering gagal sinyal di SPBU pedalaman, membuka celah transaksi manual yang justru dimanfaatkan untuk shifting. Langkah logis selanjutnya, pemerintah harus memastikan infrastruktur digital SPBU merata sebelum aturan baru diberlakukan kaku, jika tidak antrean di Sulawesi Selatan justru akan merebak ke wilayah lain karena kebingungan petugas dan konsumen.