DPR AS Terpaksa Debat Pemakzulan Hegseth: Bagaimana Massie Memaksa Konflik Iran Menjadi Permasalahan Politik?

Thomas Massie, wakil rakyat Republik dari Kentucky, secara resmi mengajukan pasal pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada Selasa (15/9/2026), dengan tuduhan menyalahgunakan jabatan karena melaksanakan perintah serangan terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres—langkah yang menggegerkan lingkaran politik Washington dan menandai eskalasi baru dalam konflik yang sudah berkepanjangan.

Pasal pemakzulan ini, diajukan dengan status privileged, memaksa DPR untuk membahasnya dalam dua hari persidangan legislatif. Namun, para analis memperkirakan upaya ini akan sulit disahkan, meskipun dapat memaksa pemungutan suara dan mengungkap retak dalam garis politik Partai Republik yang tengah berjuang mempertahankan kendali di Kongres sebelum pemilihan paruh waktu 3 November.

Hegseth, yang sejak Februari menjadi sasaran kritik luas setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari, kini berhadapan dengan ancaman hukum formal. Juru bicara Pentagon, Kingsley Wilson, menegaskan dukungan departemen terhadap visi Hegseth, namun langkah Massie mengungkap krisis legitimasi yang semakin dalam: 'Seluruh Departemen bersatu di belakang visi Menteri dan akan terus bekerja untuk menempatkan para prajurit serta Amerika sebagai prioritas utama'—kalimat yang terdengar seperti upaya mengikat dukungan internal saat tekanan luar semakin besar.

Massie, yang dikenal sebagai kritikus vokal perang Iran dan pernah berkonflik dengan Donald Trump setelah mengadvokasi pembukaan dokumen Jeffrey Epstein, kini menjadi figur yang memaksa isu konflik ini menjadi perdebatan politik. Ia kalah dalam pemilu pendahuluan Mei lalu dari Ed Gallrein, mantan Navy SEAL yang didukung Trump dan kelompok pro-Israel, namun justru menggunakan posisi terakhirnya untuk menggelar serangan hukum terhadap Hegseth. 'Kongres tidak akan lagi diam saat pemerintah melanggar konstitusi dengan perang tanpa persetujuan', ujar Massie dalam pengajuan pasal pemakzulan.

Isu ini semakin kompleks karena survei terbaru Reuters/Ipsos menunjukkan Partai Demokrat unggul 44% versus 37% dalam pemilihan Kongres, sementara popularitas Trump jatuh setelah konflik Iran mengakibatkan kenaikan harga minyak hingga rekor. 'Ini bukan hanya tentang Iran—ini tentang apakah pemerintah akan terus berbuat sewenang-wenang', kata seorang anggota Kongres Demokrat yang mengkritisi ketidakjelasan peran Kongres dalam konflik ini.

Dampak bagi publik tidak hanya terbatas pada politik domestik. Eksperimen hegemonik AS di Timur Tengah yang semakin eskalatif—terutama setelah serangan 28 Februari—sudah mengganggu stabilitas ekonomi global, dengan harga bahan bakar yang naik menjadi beban tambahan bagi rumah tangga Amerika. 'Pemilih tidak mau perang tanpa batas', kata analis politik, mengingat jajak pendapat menunjukkan mayoritas menolak konflik yang berkepanjangan tanpa tujuan jelas.

Analisis Redaksi

Langkah Massie bukan sekadar tindakan politik individual, melainkan gejolak internal Partai Republik yang terbelah antara kaum hawkish yang mendukung Trump dan fraksi yang semakin skeptis terhadap perang. Hegseth, yang sebelumnya dikenal sebagai pendukung ketat Israel, kini menjadi korban kolusi antara kebijakan luar negeri yang agresif dan ketidakjelasan legalitasnya di mata Kongres. Pasal pemakzulan ini tidak akan berhasil—prosedur pemakzulan di DPR AS memerlukan mayoritas dua pertiga, yang sulit dicapai—tetapi justru akan mengungkap krisis legitimasi yang lebih besar: apakah Partai Republik masih mampu mengontrol narasi perang atau justru akan terpecah oleh tekanan publik.

Konflik Iran telah berubah dari isu keamanan menjadi permasalahan ekonomi dan politik domestik, dengan dampak yang terasa di setiap rumah tangga AS. Jajak pendapat yang menunjukkan penurunan dukungan terhadap Trump tidak hanya karena skandal pribadi, tetapi juga karena 'keputusan perang yang tidak jelas'. Massie, meskipun sudah keluar dari politik aktif, telah berhasil mengangkat isu ini menjadi landmark dalam kampanye 2026, membuktikan bahwa kritik terhadap perang tidak lagi tabu bahkan di kalangan Republik.

Langkah selanjutnya akan menentukan apakah DPR akan segera membahas resolusi pengakhiran konflik—seperti yang diusulkan Demokrat—atau justru akan menunggu hasil pemilu November. Namun, satu hal yang pasti: kehadiran pasal pemakzulan ini telah mengubah dinamika, membuat Hegseth tidak lagi bisa berpura-pura bahwa tindakannya hanya 'kebijakan keamanan', melainkan permasalahan politik yang memerlukan pertanggungjawaban.