Bahlil Godok Aturan Batasi Pertalite Desil 9-10, Imbau Kaya Tak Sedot Subsidi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengaku tengah memformulasikan aturan baru yang melarang golongan desil 9 dan 10 mengisi BBM bersubsidi, sembari meminta kesadaran masyarakat mampu untuk berhenti "menyedot" Pertalite dan Biosolar.

Imbauan keras itu dilontarkan Bahlil usai meninjau fenomena pergeseran konsumsi masif dari BBM non-subsidi ke bersubsidi yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. "Ya memang kita lagi ada memformulasikan aturannya," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9). Ia menegaskan BBM bersubsidi diperuntukkan bagi yang berhak, bukan untuk mereka yang mobilnya mewah dan kemampuan finansial sudah mapan.

Rencana pembatasan berbasis desil ini sebenarnya sudah digodok sejak Agustus lalu. Saat Geothermal Convention & Exhibition di JICC, Rabu (19/8), Bahlil memberikan ilustrasi pribadi: "Desil 9 dan 10 itu kan seperti saya. Kalau mobil saya kan agak pakai BBM yang... Masa kita pakai subsidi?" Ia menilai perilaku itu tidak elok karena mencuri hak rakyat miskin yang benar-benar butuh bantuan negara.

Di sisi teknis, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman memproyeksikan penambahan kuota BBM bersubsidi tahun ini, khusunya untuk Biosolar. Penambahan itu dipaksakan karena realisasi penyaluran mendekati batas maksimum kuota yang ditetapkan. Detail perhitungan dan pengumuman resmi nanti menjadi wewenang BPH Migas.

Antrean yang melilit SPBU belakangan ini bukan soal stok habis, tapi soal struktur permintaan yang berubah. Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengakui terjadinya shifting dari produk Pertamax Series dan Dex ke Pertalite serta Biosolar. "SPBU ini juga sangat terbatas fasilitas sarprasnya untuk bisa menambah dispenser ataupun nozzle untuk produk-produk seperti Pertalite maupun Biosolar," ujar Eko di Bantul, Jumat (11/9). Ia memastikan stok aman dan meminta warga tidak panic buying, sambil menyebut kasus antrean di Makassar sebagai contoh penyesuaian distribusi yang sedang berjalan.

Tekanan pada kuota subsidi ini mencerminkan kerentanan skema harga ganda yang sudah lama jadi momok APBN. Selisih harga yang melebar antara Pertamax dan Pertalite menciptakan insentif arbitrase yang tak bisa dihentikan hanya dengan imbauan moral. Tanpa validasi digital yang terintegrasi dengan data kependudukan dan pajak, aturan larangan desil 9-10 berisiko jadi zonk di lapangan.

Analisis Redaksi

Pemerintah terpojok antara tekanan fisik SPBU dan realitas politik tahun pilihan umum. Langkah Bahlil meminta kesadaran warga kaya सुन kedengaruman sebagai "buang air besar" jika tidak didukung sanksi teknis yang tajam, misalnya pembatasan volume per nomor polisi atau verifikasi otomatis via aplikasi MyPertamina. Sejarah membuktikan, imbauan tanpa enforcemen hanya memperkaya penyelundup dan calo di tingkat retail.

Yang perlu diwaspadai: proyeksi penambahan kuota Biosolar oleh Laode Sulaeman. Jika kuota naik tanpa penutupan celah harga, beban subsidi akan membengkak dan inflasi tertekan secara buatan—bukan karena produksi meningkat, tapi karena bocornya subsidi ke golongan salah sasaran. Langkah logis selanjutnya bukan cuma Peraturan Menteri, tapi Peraturan Presiden yang mengikat hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pertamina dan BPH Migas, agar targeting desil benar-benar berjalan di nozzle, bukan hanya di kertas kajian.