Bahlil: Dirjen Minerba Merangkap VP Pengadaan Batu Bara, Kawal Pasokan PLN

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menugaskan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk mengawal langsung pengadaan batu bara bagi pembangkit listrik PT PLN (Persero). Penugasan itu membuat Dirjen Minerba kini merangkap sebagai VP Pengadaan Batu Bara. Kebijakan ini disampaikan Bahlil dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR, Rabu (16/9/2026).

Bahlil mulanya menegaskan pasokan batu bara untuk kelistrikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sudah tidak ada persoalan. Meski begitu, di wilayah-wilayah tertentu ia meminta Dirjen Minerba mengawasi langsung pengadaan batu bara tersebut. “Untuk kebutuhan RKAB di wilayahsekarang Dirjen Minerba sudah merangkap VP Pengadaan Batu Bara. Karena kerjaan sekarang batu bara untuk PLN sudah langsung dikerjakan oleh Dirjen. Hampir tiap hari. Supaya jangan lagi lampu mati alasan RKAB. Ini kita fair-fair saja,” terang Bahlil.

Menurut Bahlil, pekerjaan batu bara untuk PLN kini hampir setiap hari ditangani langsung oleh Dirjen. Langkah itu diambil agar persoalan pasokan tidak lagi menjadi alasan pemadaman listrik. Ia menekankan pendekatan yang adil atau “fair-fair saja” dalam pengadaan.

Bahlil juga memastikan mati listrik di wilayah seperti Kalimantan dan Sulawesi tidak berkaitan dengan RKAB batu bara. Ia menjelaskan di sana ada PLTA, El Nino, lalu airnya rendah, dan kontribusi dari 400 Megawatt tinggal aktif 250. “Karena di sana memang adalah PLTA, El Nino, kemudian airnya rendah, kemudian kontribusi dari 400 Megawatt tinggal aktif 250. Jadi terjadi kekurangan di sana. Jadi, nah ini memang kesalahan kita juga. Antisipasi dari PLN ini harus kita lakukan secara bersama-sama,” tegas Bahlil.

Dalam RDP bersama Komisi XII DPR itu, Bahlil menempatkan persoalan kelistrikan sebagai urusan bersama. Ia tidak hanya menyoroti pasokan batu bara, tetapi juga antisipasi PLN terhadap kondisi cuaca dan pasokan air yang memengaruhi PLTA. Pernyataannya menjadi penanda bahwa pemerintah ingin memisahkan masalah RKAB batu bara dari gangguan listrik di sejumlah daerah.

Analisis Redaksi

Penunjukan Dirjen Minerba sebagai perangkapan VP Pengadaan Batu Bara menunjukkan pemerintah ingin memangkas jarak antara kebijakan dan eksekusi di lapangan. Ketika pasokan batu bara untuk PLN dikerjakan langsung oleh Dirjen, kontrol menjadi lebih terpusat. Namun, perangkapan jabatan selalu menyimpan risiko: fokus kerja bisa terbelah, sementara tata kelola pengadaan menuntut pengawasan berlapis.

Yang perlu diwaspadai, pernyataan Bahlil bahwa pemadaman di Kalimantan dan Sulawesi bukan karena RKAB batu bara tidak otomatis menghapus persoalan di hulu. Faktor cuaca, debit air PLTA, dan kesiapan infrastruktur tetap menentukan. Jika antisipasi tidak disiapkan, alasan teknis bisa berulang dan berdampak langsung pada publik.

Langkah selanjutnya yang logis adalah memastikan perangkapan jabatan ini berjalan transparan, terukur, dan tidak menimbulkan benturan kepentingan. Publik berhak tahu bagaimana pengadaan batu bara untuk PLN diawasi, bagaimana RKAB dievaluasi, dan bagaimana PLN berkoordinasi dengan pemda serta pemangku kepentingan di daerah rawan pemadaman.