Akademisi USU Nilai Respons Pemerintah Kasus MBG Karo Tepat, Minta Evaluasi Menyeluruh

Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo menilai langkah cepat pemerintah pusat dalam menanggapi dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo sebagai respons yang tepat dan berpihak pada korban. Penilaian itu ditujukan pada kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka langsung ke lokasi serta fasilitasi rujukan korban ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.

Kunjungan Wapres Gibran ke Karo, Selasa (15/9), dilakukan untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan ratusan pelajar yang diduga menderita keracunan usai menyantap MBG di sekolah pada 13 Agustus 2026. Dari total 353 siswa terdampak, dua kasus kritis — Febiona yang mengalami gangguan ingatan dan kejang-kejang serta Agnesia dengan masalah ginjal — memerlukan penanganan intensif di fasilitas rujukan nasional.

Menurut Wahyu, eskalasi penanganan ke fasilitas tingkat atas seperti RSCM merupakan langkah rasional ketika gejala korban berkepanjangan dan belum terdiagnosis jelas di tingkat daerah. "Negara harus memastikan korban memperoleh pemeriksaan, terapi, observasi, dan tindak lanjut sampai kondisi mereka benar-benar stabil dan kembali normal," ujarnya. Ia menambahkan rujukan ini juga menghilangkan beban biaya pada keluarga serta mengatasi keterbatasan fasilitas kesehatan setempat.

Di balik apresiasi itu, Wahyu menegaskan penanganan individual tidak boleh memisahkan diri dari evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai penyediaan MBG. Pemerintah diminta menelusuri proses mulai dari pemilihan bahan pangan, penyimpanan, proses memasak, kebersihan dapur, distribusi, hingga waktu makanan diterima dan dikonsumsi siswa. Evaluasi objektif itu, kata dia, dibutuhkan untuk mengetahui letak kegagalan dan menentukan perbaikan sistemik.

Kasus Karo menjadi uji nyata bagi program perdana MBG yang digulirkan pemerintah. Kecepatan respons eksekutif — dari kunjungan pejabat tertinggi kedua hingga evakuasi medis lintas pulau — menunjukkan seriusnya negara menghadapi krisis keamanan pangan skala besar. Namun, tekanan publik untuk transparansi hasil investigasi dan perbaikan tata kelola program akan semakin besar seiring pulihnya korban.

Analisis Redaksi

Respons cepat Wapres Gibran dan timnya memang patut dicatat sebagai koreksi arah setelah awal mula program MBG yang gempar di sejumlah daerah. Kehadiran pejabat tinggi di lapangan bukan hanya simbolik, tapi mengirim sinyal politik bahwa negara hadir di saat rakyat paling butuh. Namun, kecepatan itu tidak boleh menghapus keharusan akuntabilitas: siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan pengawasan bahan pangan di tingkat satuan tugas penyedia?

Rujukan ke RSCM menjawab urgensi medis, tapi bukan solusi jangka panjang. Jika rantai pasok — dari dapur hingga meja makan siswa — tidak dibongkar secara transparan, insiden serupa berpotensi berulang di wilayah lain. Publik menunggu laporan investigasi independen, bukan hanya narasi resmi. Tanpa itu, kepercayaan pada program strategis nasional ini akan terus tergerus.