Suahasil Nazara Perintahkan Bea Cukai Gempur Rokok Ilegal Usai Resmi Jadi Menkeu

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pemberantasan peredaran rokok ilegal di Indonesia, langsung menyampaikan arahannya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama usai dirinya dilantik menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024-2029, Senin (14/9).

"Soal rokok ilegal, saya yakin Pak Djaka ada ya? Pak Djaka, gempur terus?" ujar Suahasil di Kantor Kementerian Keuangan, menegaskan bahwa penindakan tidak hanya berhenti pada sektor tembakau, melainkan meluas ke berbagai bentuk kegiatan ilegal lain yang merugikan negara.

Kinerja Penindakan Dinilai Membaik

Menerima mandat tersebut, Djaka menegaskan kesiapan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) untuk memperkuat penegakan hukum. Menurutnya, kinerja penangkapan terhadap aktivitas ilegal saat ini sudah menunjukkan peningkatan signifikan.

"Pak Jaka telah bekerja dengan teman-teman Direktorat Jenderal Bea Cukai. Sepemantauan saya, penangkapan kegiatan-kegiatan ilegalnya itu menjadi lebih kuat dan akan kita lanjutkan terus," tegas Djaka.

Fokus Luas: Perlindungan Penerimaan Negara

Suahasil menyoroti bahwa pemberantasan barang ilegal bersifat menyeluruh. Rokok ilegal menjadi prioritas utama mengingat dampak ganda kerugian penerimaan cukai serta bahaya kesehatan masyarakat, namun arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kabinet Merah Putih menuntut penanganan end-to-end terhadap seluruh modus penyelewengan Bea Cukai.

Upaya ini sejalan dengan strategi optimalisasi penerimaan negara non-pajak dan pajak di tengah tekanan fiskal. Data internal DJBC mencatat nilai barang bukti (Barbuk) penangkapan tahun lalu mencapai triliunan rupiah, membuktikan bahwa penegakan hukum ketat langsung berkontribusi pada kas negara.

Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dipandang memahami seluk-beluk administrasi Bea Cukai, memungkinkan transisi kepemimpinan berlangsung lancar tanpa kehilangan momentum penindakan.