Rosan Pastikan Alih Saham BUMN di KCIC ke Kemenkeu Tetap Berjalan Usai Suahasil Nazara Dilantik

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, memastikan proses pengalihan kepemilikan saham BUMN di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap berlanjut meski terjadi pergantian pejabat pimpinan kementerian tersebut.

Kepastian ini disampaikan Rosan usai pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/9). Rosan menegaskan pergantian menteri tidak akan mengganggu program-program strategis yang sedang berjalan, termasuk alih saham KCIC.

"Saya rasa tidak akan masalah karena pergantian. Tadi sempat bicara dengan Pak Suahasil, semua program-program yang masih berjalan atau outstanding kita akan segera duduk bareng," ujar Rosan.

Jadwal Pertemuan Teknis Pehan Ini

Kedua belah pihak telah menjadwalkan pertemuan teknis pada Kamis atau Jumat pekan ini untuk menyelaraskan langkah lanjutan, baik terkait pengelolaan Danantara maupun Kementerian Investasi. Rosan menilai Suahasil akan bergerak cepat menindaklanjuti proses tersebut.

Saat ini, 60 persen saham KCIC dimiliki konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang anggotanya meliputi PT KAI, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara. Sisanya 40 persen dimiliki konsorsium China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

Mekanisme SMV dan Target Penyelesaian

Berdasarkan rencana sebelumnya, saham BUMN akan dialihkan sepenuhnya ke salah satu Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu. COO Danantara, Dony Oskaria, menargetkan proses ini rampung pada September 2026.

Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya, telah menjamin bahwa pengalihan saham melalui SMV tidak akan menimbulkan beban langsung pada APBN, termasuk utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mencapai Rp79 triliun. SMV dinilai memiliki kapasitas keuangan mandiri untuk mengelola aset tersebut.

Suahasil Nazara sendiri bukan wajah baru di Kemenkeu, ia menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan melanjutkan posisinya di era pemerintahan Prabowo-Gibran sejak 2024 sebelum dinaikkan menjadi Menkeu untuk sisa masa jabatan 2024-2029.