Bea Cukai: Prioritas Menkeu Baru Tetap Jauh dari Perubahan, Fokus Pemberantasan Ilegalitas

Ekonomi & Pasar
Hendra GunawanHendra Gunawan
Sumber: CNN Ekonomi
Hendra Gunawan
Hendra Gunawan
Pengamat Bisnis

Menyoroti perkembangan startup, bisnis lokal, dan ekonomi digital di Indonesia.

Bea Cukai: Prioritas Menkeu Baru Tetap Jauh dari Perubahan, Fokus Pemberantasan Ilegalitas
BAGIKAN:

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menegaskan arahan dari Menteri Keuangan Suahasil Nazar tidak menambah atau mengubah tugas pokok yang selama ini telah menjadi prioritas utama, termasuk peredaran rokok ilegal yang terus digempur dengan ketat.

Dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta Timur, Selasa (15/9), Djaka mengulang pesan dari Suahasil yang baru menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa: “Tugas dari menteri yang baru enggak ada yang berubah.” Hal ini menandakan kontinuitas kebijakan yang menjadi ciri khas pemerintahan baru yang berusaha menghindari disrupsi operasional.

Djaka menjelaskan, fokus Bea Cukai tetap pada tiga aspek inti: pengawasan perbatasan (*border*), penanganan barang kena cukai di lapangan, hingga penindakan kegiatan ilegal secara menyeluruh. “Apakah itu diborder atau dalam hal penanganan dan pengawasan cukai, tetap kita lakukan,” ujarnya dengan nada tegas. Tidak ada perintah tambahan selain yang sudah ditetapkan sebelumnya, termasuk pemberantasan rokok ilegal yang telah menjadi sorotan publik.

Keterangan tersebut datang setelah Suahasil, dalam kunjungan ke Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (14/9), secara eksplisit meminta Djaka untuk melanjutkan upaya pemberantasan rokok ilegal dengan lebih intensif. “Pak Djaka telah bekerja dengan tim DJBC yang menunjukkan peningkatan kuat dalam penangkapan kegiatan ilegal,” ujar Suahasil, mengacu pada data kinerja yang telah tercatat. Hal ini menunjukkan keberlanjutan strategi yang telah dibangun sejak era sebelumnya.

Namun, Suahasil tidak hanya mengarahkan fokus pada rokok ilegal. Menurutnya, pemberantasan kegiatan ilegal secara menyeluruh menjadi prioritas utama. “Yang ilegal itu bukan hanya rokok, tapi berbagai macam hal yang lain yang harusnya kita tangani,” tuturnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Bea Cukai akan terus berperan aktif dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai dan pajak lainnya, termasuk impor-eksport ilegal.

Dampak dari keputusan ini sangat terasa bagi industri dan masyarakat. Pertama, pengusaha rokok legal akan merasa lebih aman karena pemerintah tidak akan membiarkan persaingan tidak adil dari rokok ilegal yang telah merugikan APBN selama bertahun-tahun. Kedua, masyarakat konsumen akan lebih terlindungi dari produk berbahaya yang tidak terkontrol. Ketiga, kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan akan meningkat, karena tidak ada perubahan mendadak yang dapat mengganggu rantai pasokan.

Analisis Redaksi

Keputusan Suahasil untuk tidak mengubah arahan Bea Cukai tidak hanya menunjukkan kontinuitas kebijakan, tetapi juga kebijakan yang matang. Dalam konteks pemerintahan baru yang sering kali menghadapi tekanan untuk melakukan perubahan drastis, keputusan ini mengindikasikan bahwa tim Suahasil lebih memilih untuk mengoptimalkan sistem yang sudah ada daripada membuang waktu dan sumber daya untuk mengubah struktur yang telah terbukti efektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemberantasan rokok ilegal telah menjadi prioritas nasional yang tidak bisa dibiarkan terabaikan, meskipun pemerintahan berubah.

Namun, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Pertama, efektivitas penindakan harus terus ditingkatkan, karena rokok ilegal masih menjadi masalah kronis yang sulit diatasi. Kedua, korupsi dan kolusi dalam penegakan hukum masih menjadi ancaman yang harus terus dikontrol. Ketiga, dukungan dari aparat penegak hukum lainnya seperti Polri dan Basarnas harus lebih sinkron untuk memastikan penangkapan dan penindakan yang lebih efektif. Jika hal ini tidak dilakukan, maka upaya pemberantasan ilegalitas akan tetap menjadi perjuangan yang sulit.

Terakhir, transparansi data menjadi kunci keberhasilan. Bea Cukai harus terus melaporkan progres penindakan secara rutin kepada publik agar tidak ada kekurangan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ilegal. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan ilegalitas akan terus terjaga.

Meow! Tanya Nesi!
😸