Apindo Minta Menkeu Nazara Selesaikan Bottlenecking Investasi dan Perizinan Pusat

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani meminta Menteri Keuangan baru Suahasil Nazara untuk segera menyelesaikan bottlenecking atau hambatan investasi, khususnya terkait perizinan dan regulasi yang masih berkaitan dengan pemerintah pusat.

Permintaan ini disampaikan Shinta di acara Jakarta Investment Award 2026 di Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (14/9), tepat saat Nazara dilantik Presiden Prabowo Subianto menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Hambatan Utama: Koneksi Perizinan ke Pusat

Shinta mengakui reformasi perizinan di tingkat daerah, khususnya DKI Jakarta, telah menunjukkan kemajuan signifikan. Namun, ia menegaskan bahwa banyak rantai perizinan yang masih "terhubung" ke kementerian atau lembaga pusat sehingga sering menjadi titik kemacetan bagi pelaku usaha.

"Memang kami melihat reformasi yang terjadi di Jakarta khususnya untuk perizinan luar biasa, tapi memang ada banyak juga hubungannya masih dengan pusat, pemerintah pusat," ujar Shinta.

Fokus Nazara: Kredibilitas APBN dan Stabilitas

Usai dilantik di Istana Merdeka, Suahasil Nazara menegaskan arahan Presiden Prabowo adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Menurutnya, APBN harus dapat dipercaya dan mampu menumbuhkan sekaligus menstabilkan ekonomi nasional.

"Kita akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia," tegas Nazara.

Insight: Tantangan Nazara bersifat dua sisi: di sisi fiskal dituntut menjaga disiplin dan kredibilitas APBN, sedangkan di sisi real sector ia harus membuktikan bahwa kebijakan fiskal (insentif pajak, pengelolaan hibah, dan efisiensi belanja) mampu membuka kemacetan struktural perizinan yang jadi keluhan utama investor domestik seperti anggota Apindo.