Prabowo Ganti Menkeu Purbaya dengan Suahasil Nazara, Media Asing Soroti Kestabilan Kebijakan Fiskal

Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai penggantinya, Senin (14/9) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Perubahan ini menandai rotasi kedua di kementerian keuangan sejak Prabowo memimpin pemerintahan, setelah sebelumnya menggantikan Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya pada September 2025.

Suahasil mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden, berkomitmen setia pada UUD 1945 dan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurusnya. Ia menegaskan akan menjaga defisit anggaran negara di bawah batas hukum 3 persen dan mempertahankan "kesehatan kredibilitas" fiskal sesuai arahan Prabowo.

Sorotan Media Internasional

Sejumlah media global merespons cepat perpindahan jabatan ini. Financial Times (Inggris) menajikan "Presiden Indonesia Prabowo Subianto Pecat Menkeu usai Setahun," menyoroti ketidakstabilan kepemimpinan di kementerian strategis tersebut. Channel NewsAsia (Singapura) dan Nikkei Asia (Jepang) mengulas transisi kekuasaan internal dengan judul serupa, sementara South China Morning Post (Hong Kong) dan US News & World Report (AS) memfokuskan pada kenaikan jabatan Suahasil dari posisi Wakil Menteri.

Konteks Kebijakan Moneter dan Fiskal

Perubahan kepemimpinan ini terjadi di tengah tekanan pada koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Pada Juli lalu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengundurkan diri di tengah desakan pemerintah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang ambisius. Suahasil, yang menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 di era Presiden Joko Widodo, dianggap sebagai figur teknokrat yang memahami dinamika anggaran dan hubungan dengan bank sentral.

Analis menilai penunjukan Suahasil bertujuan menenangkan pasar modal dan investor asing yang khawatir pada konsistensi disiplin fiskal. Namun, frekuensi pergantian menteri keuangan dua kali dalam kurun waktu singkat menimbulkan pertanyaan mengenai kontinuitas program prioritas seperti efisiensi anggaran dan optimalisasi penerimaan negara.