Jejak Purbaya di Kemenkeu: Fiskal Agresif, Bentrok BI, dan Target 6% yang Tersisa

Masa jabatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan berakhir pada Senin (14/9) setelah hanya berumur sekitar satu tahun. Presiden Prabowo Subianto mengantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya, mengakhiri periode yang ditandai pendekatan fiskal ekspansif dan gesekan dengan otoritas moneter.

Purbaya dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Sepanjang menjabat, ia menempatkan APBN sebagai instrumen utama mendorong pertumbuhan ekonomi dengan strategi yang ia sebut "eksperimen" untuk menemukan formula efektif.

Injeksi Likuiditas Rp200 Triliun dan Gesekan dengan BI

Kebijakan paling menonjol adalah pemindahan Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke lima bank BUMN via KMK Nomor 276/2025. Dana berbentuk deposito on call enam bulan dialokasikan ke BRI, BNI, Bank Mandiri (masing-masing Rp55 triliun), BTN (Rp25 triliun), dan BSI (Rp10 triliun) dengan larangan membeli SBN dan wajib disalurkan ke sektor riil.

"Sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat," ujar Purbaya, yang mengaitkan kelambatan 1-2 tahun terakhir dengan kesalahan kebijakan moneter dan fiskal. Rencana penempatan ditargetkan naik ke hampir Rp400 triliun pada Agustus 2026 dan diperpanjang hingga Juli 2027.

Langkah ini memicu perbedaan pandangan dengan BI yang memprioritaskan stabilitas rupiah melalui kebijakan moneter. Purbaya mendorong likuiditas untuk mengejar pertumbuhan, menciptakan tegangan kebijakan fiskal-moneter yang mewarnai masa jabatannya.

Reformasi Pajak: Kejar Kepatuhan, Hentikan Kebocoran

Di sisi penerimaan, Purbaya memilih mengejar kepatuhan dan menutup kebocoran sebelum menaikkan tarif. Ia mengungkap daftar 200 penunggak pajak besar dengan kasus inkracht bernilai Rp50-60 triliun. Per 14 Oktober, DJP telah menagih Rp7,21 triliun dari kelompok ini.

Pemeriksaan restitusi pajak yang dinilai berlebihan (Rp361,14 triliun pada 2025, naik 35,9%) juga digencarkan, dengan ancaman sanksi bagi pejabat yang melanggar aturan. Penindakan 40 perusahaan besi baja menghasilkan Rp825,28 miliar hingga September 2026. Namun, pemeriksaan masif ini melahirkan keluhan dunia usaha soal keterlambatan restitusi yang mengganggu arus kas.

Cukai Rokok Dibekukan, Subsidi Perumahan Diperluas

Purbaya memutus pola kenaikan cukai rokok bertahun-tahun dengan membekukan tarif 2026. Alasannya: kenaikan harga justru mendorong konsumen ke rokok ilegal dan mengancam tenaga kerja industri tembakau.

Di sektor perumahan, PMK 65/2025 menghadirkan subsidi bunga 5% bagi pengembang kecil dan 5,5-10% bagi masyarakat dengan plafon Rp500 juta. Ia juga berencana menghapus utang macet di bawah Rp1 juta untuk masyarakat berpenghasilan rendah guna melancarkan KPR bersubsidi.

Kebijakan Digital dan Reformasi Bea Cukai

PPh Pasal 22 marketplace 0,5% ditunda dari 1 Agustus ke 1 November 2026 demi daya beli. Peluang penurunan PPN dari 11% dibuka tapi bergantung kondisi ekonomi dan penerimaan negara.

Ultimatum satu tahun untuk perbaikan Bea Cukai (Nov 2025) diikuti rotasi pejabat, penguatan pengawasan impor ilegal, dan pemanfaatan teknologi anti-underinvoicing. Ancaman restrukturisasi drastis hingga pengembalian inspeksi ke SGS pernah diungkapkan.

Rencana Tersisa: Whoosh, Danantara, Bea Keluar Batu Bara

Sejumlah rencana belum terealisasi: pengalihan kendali proyek Whoosh ke INA/SMI, setoran keuntungan Danantara Rp120 triliun ke APBN (dibantah manajemen Danantara), dan penerapan bea keluar batu bara yang belum operasional.

Menjelang diganti, Purbaya optimis target pertumbuhan 6% pada 2027 tercapai, dengan kuartal IV 2026 mendekati angka tersebut. "Program Pak Presiden Prabowo amat real dan signifikan ke perekonomian," ucapnya. Warisan fiskal agresif dan reformasi pajak kini menjadi tugas Suahasil Nazara untuk dilanjutkan atau dikoreksi.