Prabowo Desak Reformasi PBB dan Lembaga Keuangan Global di KTT BRICS
Tim kurasi konten viral yang menyeleksi berita paling relevan untuk pembaca.

Presiden Prabowo Subianto mendesak reformasi menyeluruh terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga keuangan internasional saat berpidato dalam KTT BRICS di New Delhi, India, Sabtu (12/9). Langkah ini diambil guna menciptakan sistem multilateral yang lebih adil, responsif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi seluruh negara, tanpa memandang skala kekuatan ekonominya.
Dalam forum strategis tersebut, Prabowo menekankan bahwa struktur global saat ini perlu disesuaikan agar lebih representatif terhadap dinamika modern. Ia menyoroti pentingnya memperkuat posisi negara-negara berkembang yang tergabung dalam Global South agar memiliki kemandirian penuh dalam menentukan arah pembangunan mereka sendiri.
Reformasi Tata Kelola Global dan Penguatan Global South
Prabowo menyatakan bahwa reformasi tata kelola global menjadi agenda krusial yang tidak dapat ditunda lagi. Menurutnya, lembaga keuangan internasional harus berevolusi agar tidak menjadi alat politik kekuasaan. Ia menegaskan bahwa aktivitas perdagangan global dan instrumen mata uang tidak boleh dipersenjatai untuk menekan negara lain.
Sikap tegas ini merefleksikan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Prabowo menggarisbawahi bahwa Indonesia menolak untuk didikte oleh kekuatan geopolitik mana pun. Kemandirian nasional yang kokoh, lanjutnya, merupakan fondasi utama dalam menjaga perdamaian dunia dan membangun rasa saling percaya antarnegara.
Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Energi
Selain menyerukan reformasi kelembagaan, Presiden Prabowo juga melihat BRICS sebagai platform potensial untuk memperluas kerja sama konkret di sektor-sektor strategis. Salah satu fokus utama yang ditawarkan adalah penguatan ketahanan energi melalui interkoneksi sistem energi antarwilayah guna menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Melalui kolaborasi yang lebih erat di wadah BRICS, Indonesia optimistis negara-negara anggotanya dapat membangun ketahanan kolektif yang lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global di masa depan.


