BRICS Desak Penghentian Kekerasan di Timur Tengah dan Tolak Sanksi Sepihak di KTT New Delhi

Kelompok BRICS yang kini beranggotakan 11 negara secara resmi mengadopsi deklarasi bersama yang menuntut seluruh pihak di Timur Tengah menahan diri maksimal demi memulihkan ketenangan kawasan serta menjaga kelancaran perdagangan, rantai pasok, dan pasokan energi global. Deklarasi tersebut disahkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang berlangsung dua hari di New Delhi, India, Sabtu (12/9), dihadiri sejumlah kepala negara termasuk Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Keprihatinan Kolektif atas Eskalasi Timur Tengah

Melalui deklarasi final, BRICS menyuarakan keprihatinan mendalam atas eskalasi ketegangan geopolitik yang berlanjut di wilayah tersebut. Negara-negara anggota memperingatkan keras agar tidak ada pihak yang melancarkan serangan militer disengaja terhadap infrastruktur sipil, khususnya fasilitas nuklir. Perdana Menteri India Narendra Modi bertindak sebagai tuan rumah pertemuan yang juga dihadiri Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, serta perwakilan tingkat tinggi dari Uni Emirat Arab dan Brasil.

Presiden China Xi Jinping, dalam lawatan pertamanya ke India dalam tujuh tahun terakhir, menegaskan bahwa perang berlarut-larut tidak memberikan manfaat bagi komunitas internasional. "Seiring situasi di Timur Tengah dan kawasan Teluk terus berkembang, perang di sana telah menyebabkan kerugian serius bagi masyarakat di seluruh kawasan," ujar Xi sebagaimana dikutip Xinhua. Presiden Mesir el-Sisi menambahkan urgensi pemeliharaan stabilitas dan kebebasan pelayaran rute internasional, menekan hubungan erat antara keamanan dan pembangunan.

Posisi Tegak soal Palestina dan Reformasi Global

BRICS menegaskan penolakan tegas terhadap praktik pemindahan paksa warga Palestina serta perubahan geografi atau demografi wilayah yang diduduki. Kelompok ini mendesak penghentian segera kekerasan dan serangan militer Israel di Jalur Gaza, menegaskan dukungan penuh terhadap UNRWA, serta mendorong terwujudnya keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kehadiran Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, pimpinan WHO dan WTO di forum ini menegaskan bobot diplomatik deklarasi tersebut.

Respons Ekonomik: Sistem Pembayaran Non-Barat dan Penolakan Sanksi

Di luar krisis keamanan, deklarasi BRICS menyepakati perluasan dan penguatan jalur pembayaran lintas batas non-Barat, kerja sama strategis di bidang kecerdasan buatan (AI), serta penolakan keras terhadap sanksi dan pemberlakuan tarif perdagangan sepihak. Langkah ini menjadi respons kolektif atas kebijakan Amerika Serikat yang kerap mengenakan tarif hukuman terhadap anggota BRICS. Presiden AS Donald Trump sebelumnya melabeli BRICS sebagai kelompok "anti-Amerika" dan mengancam sanksi tarif bagi negara yang menyelaraskan diri dengan blok ini.

Di sela agenda utama, dinamika bilateral juga berlangsung. PM Modi menggelar pertemuan dengan Presiden Putin untuk memperdalam hubungan strategis, serta bertemu Presiden Pezeshkian membahas jaminan kebebasan navigasi dan keselamatan awak kapal niaga di Selat Hormuz—rute vital bagi energi global.

Konteks: Ekspansi BRICS menjadi 11 anggota memperkuat bobot geopolitik blok ini sebagai lawan narasi Barat, namun tantangan internal seperti persaingan India-China dan heterogenitas kepentingan ekonomi tetap menentukan kecepatan implementasi deklarasi ini.