Sentilan Keras Tito Karnavian di Tapanuli Tengah: Rumah Bencana Rampung, Tapi Air dan Listrik Masih 'Mimpi'

TAPANULI TENGAH - Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana, Muhammad Tito Karnavian, melayangkan teguran keras kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah saat meninjau langsung proyek pembangunan huntap (hunian tetap) pada Kamis (10/9). Langkah ini diambil guna merespons lambatnya penyediaan infrastruktur dasar bagi para korban bencana alam di wilayah Sumatera Utara tersebut, yang hingga kini belum bisa menempati hunian baru mereka akibat kelalaian birokrasi lokal.

Ironi Huntap: Swasta Rampung, Pemda Masih 'Tidur'

Dalam peninjauan tersebut, terungkap sebuah ironi yang jamak terjadi dalam proyek kolaborasi pemerintah-swasta di Indonesia. Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dilaporkan telah menyelesaikan 100 persen pembangunan fisik rumah komunal. Namun, rumah-rumah kokoh tersebut kini tak ubahnya pajangan mati karena belum dialiri listrik, air bersih, serta tidak memiliki akses jalan dan drainase yang layak.

"Permasalahan jalan, lingkungan, air, dan listrik itu sepenuhnya tanggung jawab Pemda. Pihak Buddha Tzu Chi sudah menyelesaikan bagian mereka dengan sangat baik. Saya lihat tadi infrastruktur dasarnya belum selesai, makanya saya kejar. Oktober nanti saya akan kembali ke Tapanuli Tengah, dan semua ini harus sudah beres," tegas Tito Karnavian dengan nada masygul.

Kritik Tajam Jurnalis: Mengapa Harus Menunggu 'Disentil' Menteri?

Sebagai jurnalis senior, saya melihat pola klasik yang terus berulang dalam manajemen pascabencana kita: lemahnya koordinasi dan lambatnya eksekusi di tingkat daerah. Sangat memprihatinkan ketika sektor non-pemerintah (NGO) mampu bergerak cepat dan presisi, sementara birokrasi lokal yang memegang anggaran justru lamban dalam menyediakan kebutuhan paling mendasar seperti air dan listrik.

Tito Karnavian juga menyoroti lambatnya progres pembangunan huntap yang ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia meminta agar proyek tidak mandek pada tahap percontohan (pilot project) semata. Dari target yang dicanangkan selesai pada 2026, realisasi di lapangan dinilai masih jauh dari kata memuaskan.

"Saya ingin agar dikerjakan secara masif. Saya dengar baru tiga unit yang dibangun sebagai contoh. Contohnya memang bagus, tapi jangan sampai tahun ini habis tanpa ada pengerjaan nyata yang masif. Kerjakan sesuai program!" tambah Tito.

Tiga Skema Huntap Tapanuli Tengah

Pemerintah sendiri menerapkan tiga skema dalam penyediaan hunian bagi korban bencana di Tapanuli Tengah:

• Skema In Situ: Membangun kembali rumah warga di lokasi semula yang telah dinyatakan aman dari potensi bencana susulan.
• Skema Ex Situ: Relokasi warga ke lahan baru yang dinilai lebih aman secara geologis.
• Skema Komunal: Pembangunan kawasan hunian terpusat yang dilengkapi fasilitas publik terintegrasi.

Skema in situ dan ex situ berada di bawah tanggung jawab BNPB, sedangkan huntap komunal digarap oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkolaborasi dengan pihak swasta. Namun, tanpa komitmen serius dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan infrastruktur penunjang, ketiga skema ini hanya akan menjadi proyek mangkrak yang memperpanjang penderitaan para pengungsi.

FAQ Terkait Berita Ini

Q: Mengapa warga korban bencana belum bisa menempati huntap yang sudah selesai dibangun?
A: Warga belum bisa menempati hunian karena infrastruktur dasar seperti akses jalan, jaringan air bersih, listrik, dan saluran drainase yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Tapanuli Tengah belum selesai dikerjakan.

Q: Siapa saja pihak yang terlibat dalam pembangunan huntap di Tapanuli Tengah?
A: Proyek ini melibatkan BNPB (untuk skema in situ dan ex situ), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia (pembangunan fisik huntap komunal), serta Pemda setempat (penyedia infrastruktur dasar).

Q: Kapan target penyelesaian proyek huntap ini secara keseluruhan?
A: Target penyelesaian akhir seluruh program huntap adalah tahun 2026, namun infrastruktur dasar yang terbengkalai ditargetkan harus rampung pada Oktober tahun ini setelah mendapat teguran keras dari Satgas PRR.