Purbaya Timang PT SMI dan INA Kelola Whoosh, Utang China Rp1 T per Tahun selama 80 Tahun

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menimbang PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI dan Indonesia Investment Authority (INA) sebagai pengelola kereta cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh, setelah kepemilikannya dialihkan dari BPI Danantara ke Kementerian Keuangan. Keputusan final ditargetkan 15 September 2026, dengan fokus utama: membayar utang Whoosh ke China dan mengeluarkan beban proyek dari neraca PT KAI.

“Mungkin satu, mungkin dua-duanya,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Purbaya menegaskan BLU di bawah Kemenkeu sebenarnya punya kapasitas. Keuntungan BLU paling kecil sekitar Rp3-4 triliun per tahun, bahkan ada yang mencapai Rp6-7 triliun. Sementara kewajiban pembayaran utang proyek Whoosh nantinya diperkirakan hanya sekitar Rp1 triliun per tahun dengan tenor 80 tahun.

Dari Danantara ke Kemenkeu: Siapa Menanggung Risiko?

Sebelumnya, Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO BPI Danantara Dony Oskaria menyatakan pengambilalihan cicilan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kepada Kementerian Keuangan akan segera diumumkan bulan ini. Ia menyebut prosesnya sudah diselesaikan dengan Purbaya.

Dengan pengalihan ini, kepemilikan saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tidak lagi berada di bawah konsorsium BUMN, melainkan di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Kemenkeu akan mengambil alih 60% saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium WIKA, PT KAI, Jasamarga, dan PTPN III. Sementara 40% saham konsorsium perusahaan China tidak berubah, dan PSBI tidak dibubarkan.

Analisis: Beban Fiskal yang Dipindahkan, Bukan Dihilangkan

Sebagai ekonom, saya melihat ini bukan sekadar penunjukan pengelola. Ini restrukturisasi risiko proyek strategis nasional. PT SMI punya mandat pembiayaan infrastruktur, sedangkan INA adalah sovereign wealth fund dengan orientasi investasi. Memilih salah satu atau keduanya akan menentukan wajah tata kelola Whoosh ke depan.

Tenor 80 tahun memang meringankan arus kas tahunan. Namun, publik perlu memahami bahwa beban tidak hilang; ia digeser ke generasi berikutnya. Karena itu, transparansi skema, asumsi ekonomi, dan disiplin anggaran menjadi prasyarat. Jika pembayaran memakai dividen BLU, penyertaan negara, atau instrumen lain, publik berhak tahu. Tanpa kejelasan, risiko moral hazard bisa muncul: proyek gagal komersial, tetapi beban akhirnya tetap jatuh ke APBN.

Dampak ke Pasar dan BUMN

Bagi PT KAI, langkah ini mengurangi tekanan neraca yang selama ini menjadi polemik. Bagi WIKA, Jasamarga, dan PTPN III, status PSBI tetap, sehingga tidak ada pembubaran konsorsium. Bagi pasar, sinyalnya jelas: negara mengambil alih risiko strategis proyek infrastruktur. Namun, disiplin fiskal tetap taruhan utama. Jika Whoosh tidak kunjung sehat secara komersial, beban jangka panjang bisa menjadi preseden buruk bagi pembiayaan proyek besar berikutnya.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa yang sedang dipertimbangkan Menteri Keuangan Purbaya? Ia menimbang PT SMI dan/atau INA sebagai BLU pengelola Whoosh, termasuk pembayaran utang proyek ke China.

Kapan keputusan final diumumkan? Purbaya menargetkan penunjukan resmi pada 15 September 2026.

Apa dampaknya bagi PT KAI? Beban utang Whoosh yang selama ini membebani neraca PT KAI akan dialihkan ke Kementerian Keuangan melalui BLU terpilih, dengan estimasi cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun selama 80 tahun.