Pramono Targetkan Jakarta Bebas Kabel Semrawut 5 Tahun, tapi Rp90 Miliar Baru untuk 16,9 Km

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan kabel semrawut di Ibu Kota diturunkan ke bawah tanah dalam lima tahun, saat meninjau Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (10/9), dengan alasan penataan itu akan mengubah wajah Jakarta dan harus dilakukan lewat gerakan bersama serta skema yang melibatkan swasta.

Pramono menyebut perencanaan itu tidak ringan. Ia memperkirakan ada sekitar 6.500 kilometer kabel yang harus ditangani. Menurutnya, keterlibatan swasta sangat diperlukan karena payung hukum sudah tersedia dan secara bisnis proyek ini dinilai menarik. Ia ingin penurunan kabel menjadi gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan di Jakarta.

Beban 6.500 Kilometer dan Anggaran Rp90 Miliar

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo mengatakan biaya pembangunan SJUT di sejumlah ruas jalan mencapai Rp90 miliar. Menurut Heru, anggaran itu dialokasikan untuk delapan ruas jalan.

Namun, dalam penjelasan yang sama, ia menyebut pembangunan dilakukan sepanjang 16,9 kilometer dengan lokasi di MT Haryono, Gatot Subroto, Soepomo, Abdullah Syafei, Saharjo, Pemuda, Otista, Tebet Barat Dalam Raya, Matraman, dan Jatinegara. Daftar itu memuat sepuluh nama lokasi, bukan delapan. Perbedaan jumlah ruas dan lokasi ini layak diklarifikasi agar publik tidak menebak-nebak soal cakupan proyek.

Persoalan anggaran juga menjadi ujian logika. Bila Rp90 miliar hanya menggarap 16,9 kilometer, maka target 6.500 kilometer berpotensi menuntut biaya jauh di atas Rp30 triliun secara aritmatika sederhana. Angka itu belum menghitung pembebasan lahan, relokasi jaringan, integrasi antarinstansi, dan biaya pemeliharaan. Tanpa peta pendanaan yang transparan, target lima tahun rawan berhenti sebagai retorika politik.

Swasta dan Payung Hukum

Pramono menekankan bahwa payung hukum sudah ada dan proyek ini bisa menarik secara bisnis. Ia ingin swasta masuk, tidak hanya Dinas Bina Marga. Gagasan itu masuk akal untuk mengurangi beban APBD, tetapi skema kerja sama, pembagian risiko, dan mekanisme tarif atau konsesi harus dibuka ke publik. Pengalaman sejumlah proyek infrastruktur menunjukkan bahwa tanpa kontrak yang jelas, partisipasi swasta bisa berubah menjadi beban baru.

Rekayasa Lalu Lintas dan Koordinasi

Heru memastikan pembangunan SJUT dilakukan dengan koordinasi berbagai instansi, termasuk Dinas Perhubungan. Ia menyebut ada rekayasa lalu lintas dan pengumuman kepada masyarakat agar pengguna jalan dapat mencari alternatif. Di lapangan, koordinasi lintas instansi selalu menjadi titik rawan. Karena itu, jadwal proyek, durasi galian, dan rute pengalihan harus dipublikasikan secara rinci, bukan hanya lewat pernyataan umum.

Target lima tahun Pramono bukan mustahil bila ada perencanaan bertahap, anggaran multiyears, dan pengawasan independen. Namun, janji bebas kabel semrawut hanya akan dipercaya jika setiap ruas memiliki tenggat, biaya, dan penanggung jawab yang jelas. Publik Jakarta berhak menagih itu.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa target Pramono Anung?
Menurunkan kabel semrawut di Jakarta ke bawah tanah dalam lima tahun, dengan cakupan pekerjaan sekitar 6.500 kilometer.

Berapa anggaran SJUT yang disebut Dinas Bina Marga?
Rp90 miliar untuk delapan ruas jalan, meskipun daftar lokasi yang disebut memuat sepuluh nama dan panjang 16,9 kilometer.

Mengapa proyek ini menuai sorotan?
Karena selisih antara cakupan 6.500 kilometer dan anggaran Rp90 miliar untuk 16,9 kilometer menunjukkan potensi kebutuhan biaya yang jauh lebih besar.