PM Inggris Andy Burnham Blak-blakan Boikot Israel, Peringatkan Solusi Dua Negara di Ujung Tanduk

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham secara terbuka menyerang pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mengumumkan paket langkah tegas terhadap produk serta entitas yang terkait pendudukan Palestina. Dalam opini di The Guardian pada Selasa (8/9), Burnham mengatakan Inggris mengambil tindakan karena solusi dua negara berada di ambang kehancuran, menyusul percepatan permukiman, kekerasan pemukim, dan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

Dalam tulisan berjudul I believe in a two-state solution in the Middle East. That's why we're taking action to keep that hope alive, Burnham memaparkan alasan pemerintahannya mengambil langkah tegas. Ia menyebut keputusan memboikot produk yang diproduksi dan dikirim dari wilayah Palestina diambil karena Israel dinilai telah melewati batas. Ia mengutip data bahwa lebih banyak permukiman disetujui dalam empat tahun terakhir dibandingkan 20 tahun sebelumnya, sementara PBB melaporkan lebih dari 1.500 insiden kekerasan pemukim tahun ini. Pemerintahan Netanyahu juga disebut menyetujui total 104 permukiman baru sejak Desember 2022 dan tender mega E1 yang berpotensi membelah Tepi Barat.

Burnham menegaskan Gaza tidak bisa diabaikan. Lebih dari 70 ribu orang tewas, termasuk sedikitnya 20 ribu anak-anak, jutaan warga mengungsi, dan populasi Gaza menyusut drastis. “Saya tidak akan tinggal diam sementara penderitaan mengerikan terus meningkat dan prospek solusi dua negara, harapan terbaik untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan ini, diserang,” tulisnya.

Langkah yang diumumkan meliputi larangan impor produk Israel yang diproduksi dan dikirim dari wilayah pendudukan, perubahan resmi pandangan Inggris yang kini menilai pendudukan Israel di Palestina “melanggar hukum”, serta sanksi Inggris terhadap individu dan perusahaan yang mendukung, memfasilitasi, atau mengambil untung dari permukiman ilegal Israel, termasuk investor proyek E1. London juga mengumumkan paket bantuan kemanusiaan baru untuk Gaza.

Pergeseran Diplomatik yang Menargetkan Pemerintahan, Bukan Rakyat

Dari kacamata hubungan internasional, langkah Burnham menandai pergeseran penting: London tidak menjatuhkan sanksi kepada Israel secara keseluruhan, melainkan membidik pemerintahan Netanyahu dan aktor yang mengambil untung dari pendudukan. Burnham menegaskan rakyat Israel tidak bertanggung jawab atas tindakan pemerintah mereka, begitu pula komunitas Yahudi di Inggris. Pendekatan ini berusaha menjaga garis antara tekanan kebijakan luar negeri dan tuduhan antisemitisme yang lama membayangi diplomasi Inggris.

Namun, keputusan ini tetap berisiko. Israel kemungkinan akan menolak narasi “pendudukan melanggar hukum” dan membalas secara diplomatik. Bagi Inggris, langkah tersebut menguji kredibilitasnya sebagai penengah, sekaligus memperlebar jarak dengan sekutu yang lebih hati-hati membela Israel. Yang paling terdampak justru arsitektur perdamaian yang bertumpu pada solusi dua negara, karena perluasan permukiman dan ketidakpastian politik di Gaza membuat ruang negosiasi kian sempit.

Burnham, yang baru menjabat pada Juli 2026, menyatakan pemerintah Inggris sebelumnya ragu membela Palestina karena khawatir dianggap antisemitisme. Di bawah pemerintahannya, ia berjanji tidak lagi maju mundur untuk membela yang benar.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa langkah tegas yang diumumkan PM Inggris Andy Burnham? Larangan impor produk dari wilayah pendudukan Palestina, perubahan pandangan hukum Inggris terhadap pendudukan, sanksi terhadap individu dan perusahaan pendukung permukiman ilegal, serta bantuan kemanusiaan untuk Gaza.

Mengapa Inggris menyebut pendudukan Israel melanggar hukum? Karena London menilai perluasan permukiman, kekerasan pemukim, dan kondisi Gaza telah merusak dasar solusi dua negara dan melanggar hukum internasional.

Apakah ini boikot total terhadap Israel? Tidak. Burnham menegaskan sanksi menargetkan pemerintahan dan aktor pendudukan, bukan rakyat Israel atau komunitas Yahudi di Inggris.