Pertamina Tindak 31 SPBU di Sumbar, 6 Dialihkelola: BBM Subsidi Tak Boleh Bocor

PADANG — PT Pertamina Patra Niaga menindak tegas 31 SPBU di Sumatra Barat sepanjang Januari hingga Agustus 2026 karena terbukti melanggar aturan penyaluran BBM Subsidi. Enam SPBU di antaranya bahkan dialihkelola. Langkah ini menjawab pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa: Pertamina Patra Niaga bertindak setelah temuan lapangan menunjukkan BBM bersubsidi berpotensi tidak sampai ke masyarakat yang berhak.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran penyaluran BBM, khususnya yang berpotensi menyebabkan BBM Subsidi tidak diterima masyarakat yang berhak. “Setiap temuan kami tindak lanjuti melalui pemeriksaan dan evaluasi. Apabila terbukti terdapat pelanggaran, Pertamina memberikan pembinaan maupun sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Kitty dalam keterangan resmi, Kamis (10/9).

Sebaran dan Modus Pelanggaran

Dari 31 SPBU yang mendapat pembinaan atau sanksi, sebarannya terkonsentrasi di Kota Padang sebanyak 8 SPBU, Kabupaten Pesisir Selatan 5 SPBU, Kabupaten Dharmasraya 3 SPBU, Kabupaten Padang Pariaman 3 SPBU, Kabupaten Pasaman 2 SPBU, Kabupaten Sijunjung 2 SPBU, serta masing-masing 1 SPBU di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Pariaman.

Sejumlah ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain pengisian BBM kepada kendaraan yang tidak sesuai peruntukan, penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan kendaraan, serta transaksi menggunakan QR Code secara berulang. Temuan itu memperlihatkan penyalahgunaan tidak selalu bersifat kasat mata, tetapi bergerak melalui celah administratif dan digital.

Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan transaksi, analisis pola pembelian, serta pemanfaatan sistem digital dan CCTV di SPBU. Pola ini penting karena subsidi energi adalah anggaran publik; setiap kebocoran tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mendistorsi harga dan alokasi pasokan di pasar.

Sanksi Berjenjang dan Antisipasi Pasokan

Untuk pelanggaran tertentu, Pertamina memberikan Surat Peringatan dengan masa berlaku satu bulan serta dapat menghentikan sementara penyaluran produk JBKP dan JBT kepada SPBU bersangkutan. Untuk pelanggaran yang dinilai lebih serius, Pertamina dapat melakukan penghentian operasional hingga alih pengelolaan SPBU.

“Penindakan yang kami lakukan tidak berhenti pada pemberian sanksi. Untuk pelanggaran yang membutuhkan langkah lebih lanjut, kami dapat melakukan alih pengelolaan agar operasional SPBU dapat kembali berjalan sesuai ketentuan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” jelas Kitty.

Pertamina memastikan penindakan tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan energi masyarakat sekitar. Apabila ada SPBU yang dikenakan sanksi hingga penghentian operasional, Pertamina melakukan build up stock pada SPBU-SPBU di sekitar lokasi. “Ketika ada SPBU yang harus kami hentikan sementara karena pelanggaran, kami langsung melakukan antisipasi dari sisi pasokan,” imbuh Kitty.

Selain pengawasan internal, Pertamina memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, pemerintah kabupaten/kota, serta aparat penegak hukum. Sinergi itu diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan distribusi BBM di lapangan berjalan sesuai ketentuan.

Insight Bisnis: Efisiensi Subsidi dan Risiko Moral Hazard

Dalam kacamata ekonomi makro, penindakan ini bukan sekadar operasi kepatuhan. Ia adalah sinyal bahwa pengelolaan subsidi energi bergerak ke arah berbasis data: transaksi dipantau, pola pembelian dianalisis, dan CCTV menjadi alat verifikasi. Bagi pelaku usaha SPBU, risiko moral hazard—mengambil keuntungan dari selisih harga subsidi—menjadi semakin mahal karena jejak digital sulit dihapus.

Namun, efektivitas kebijakan tidak cukup ditopang sanksi. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan tata kelola kuota, verifikasi kendaraan, serta kualitas layanan di daerah tetap terjaga. Jika penindakan dilakukan tanpa perbaikan sistem, celah yang sama bisa muncul kembali dengan modus berbeda. Di sisi lain, pasar perlu membaca pesan ini sebagai upaya menjaga kepastian pasokan, bukan gangguan distribusi.

Pertamina mengimbau seluruh pengelola SPBU menjalankan operasional secara profesional, memenuhi ketentuan kerja sama, dan menyalurkan BBM sesuai peruntukan. Masyarakat juga diajak melaporkan dugaan penyalahgunaan melalui Pertamina Contact Center 135.

FAQ Terkait Berita Ini

Berapa SPBU di Sumatra Barat yang ditindak Pertamina? Sebanyak 31 SPBU ditindak sejak Januari hingga Agustus 2026, dengan 6 SPBU dialihkelola.

Apa pelanggaran yang paling sering ditemukan? Pengisian BBM tidak sesuai peruntukan, penggunaan QR Code yang tidak sesuai kendaraan, dan transaksi QR Code berulang.

Apakah pasokan BBM terganggu? Pertamina melakukan build up stock di SPBU sekitar agar akses masyarakat tetap terjaga.