Papua Barat Mencekis! Kapolda Alfred Papare Peringatkan Bahaya 'Black September' yang Bisa Picu Kerusuhan

Manokwari, Papua Barat – Kapolda Papua Barat, Irjen Polisi Alfred Papare, mengeluarkan peringatan tajam agar masyarakat setempat tidak mudah terprovokasi oleh isu 'Black September' yang dikaitkan dengan rencana aksi unjuk rasa. Dalam keterangannya di Manokwari pada Kamis (10/9), Papare menegaskan bahwa kepolisian telah menyiapkan langkah antisipasi komprehensif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah tersebut, sambil menekankan potensi ancaman dari demonstrasi skala besar yang dipromosikan melalui media sosial.

"Saya mengimbau masyarakat Papua Barat jangan terprovokasi dengan isu-isu yang dibawa sebagai agenda 'Black September'. Kami akan tindak tegas kalau ada yang terprovokasi," kata Alfred Papare, sebagaimana dilaporkan dari lapangan. Pernyataan ini datang setelah kepolisian mendapat informasi tentang ajakan untuk menggelar demonstrasi dalam skala besar yang beredar melalui sejumlah kanal media sosial, yang menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik.

Langkah Koordinasi untuk Kestabilan

Untuk mengantisipasi hal tersebut, polisi telah berkoordinasi erat dengan berbagai pihak, termasuk tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh pemuda. Langkah ini dilakukan untuk memastikan situasi keamanan di Papua Barat tetap kondusif, sekaligus sebagai upaya preemptive dalam menghadapi isu-isu yang dapat memicu ketidakstabilan. Alfred menekankan bahwa Papua Barat adalah daerah yang aman dan tenteram, tetapi pengawasan akan ditingkatkan untuk deteksi boncengan isu dalam setiap aksi unjuk rasa.

Di sisi lain, Kapolda menegaskan bahwa kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, namun penyampaian pendapat di muka umum harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat yang hendak menggelar demonstrasi diingatkan untuk memenuhi kewajiban pemberitahuan kepada kepolisian serta menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Kepatuhan terhadap aturan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk mempertahankan stabilitas keamanan Papua Barat, sehingga aktivitas masyarakat dan pembangunan di daerah tidak terganggu.

Tindak Teras terhadap Aksi Pemalangan

Alfred juga menyoroti aksi pemalangan jalan yang sebelumnya terjadi di sejumlah lokasi di Manokwari. Ia meminta kejadian serupa tidak kembali terulang karena berdampak terhadap aktivitas warga. "Beberapa hari lalu di Manokwari ada aksi pemalangan empat titik. Itu tidak boleh terjadi lagi. Saya tidak tolerir karena menghambat aktivitas masyarakat," katanya, menunjukkan ketegasan dalam menegakkan aturan.

Sebelumnya, isu 'Black September' juga menjadi perhatian Polri. Wakapolri Komjen Polisi Dedi Prasetyo meminta jajaran kepolisian melakukan antisipasi terhadap potensi demonstrasi yang diperkirakan berlangsung pada 24 September 2026, yang bertepatan dengan Hari Tani Nasional dan peringatan peristiwa Semanggi II. Hal ini menunjukkan bahwa persiapan keamanan tidak hanya terbatas pada Papua Barat, tetapi juga menjadi fokus nasional, mengingat sensitivitas date tersebut.

Analisis Kritis: Antara Hak Aspirasi dan Keamanan

Sebagai pengamat dan jurnalis senior, saya (Budi Santoso) menilai bahwa pernyataan Kapolda Papua Barat ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak konstitusi warga. Namun, pertanyaan muncul: apakah antisipasi yang dilakukan cukup proaktif untuk menghadapi dinamika sosial yang kompleks di Papua? Papua Barat sering kali menjadi titik rawan konflik, dan isu 'Black September' yang terkait dengan peringatan sejarah seperti Semanggi II dapat memicu emosi yang dalam.

Koordinasi dengan tokoh masyarakat adalah langkah positif, tetapi perlu diwaspadai bahwa provokasi dapat datang dari berbagai arah, termasuk melalui media sosial yang sulit diawasi. Polisi perlu tidak hanya merespons, tetapi juga preventive communication untuk menetralisir disinformasi sejak dini. Selain itu, penerapan hukum harus adil dan tidak diskriminatif, agar masyarakat merasa dilindungi, bukan diintimidasi. Dengan pendekatan transparan dan dialog terbuka, diharapkan Papua Barat dapat tetap aman tanpa mengorbankan demokrasi.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa itu isu 'Black September'? Isu 'Black September' merujuk pada rencana aksi demonstrasi yang dikaitkan dengan peringatan peristiwa sejarah, khususnya Semanggi II, dan dapat dipicu oleh agenda politik atau sosial.

Bagaimana tanggapan masyarakat Papua Barat? Masyarakat diimbau untuk tidak terprovokasi dan tetap tenang, sementara polisi aktif berkoordinasi dengan tokoh adat dan pemuda untuk menjaga situasi.

Apa langkah antisipasi yang dilakukan oleh polisi? Polisi meningkatkan pengawasan, berkoordinasi dengan pihak terkait, dan meminta masyarakat untuk memberitahukan rencana demo sesuai aturan.