Pagu PU Rp32,57 T, Kebutuhan Sekolah Rakyat Meledak Rp104 T: Backlog Rp71,5 T

Jakarta, Beritahariini.net — Pemerintah menyiapkan pagu Rp32,57 triliun untuk Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum pada 2027, tetapi kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat berpotensi melonjak menjadi Rp104,091 triliun. Angka itu muncul setelah Kementerian Sosial mengusulkan kapasitas siswa naik dari 1.080 menjadi 2.520 per lokasi. Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Kamis (10/9/26), Plt. Dirjen Prasarana Strategis Kementerian PU Kuswara membeberkan bahwa pagu yang tersedia tidak lagi sepadan dengan ambisi program.

Dari total pagu tersebut, porsi terbesar memang diarahkan ke Sekolah Rakyat, yakni Rp26,302 triliun. Sisanya mencakup Sekolah Keagamaan Rp2,5 triliun, kegiatan MYC Rp1,951 triliun, Penanganan Bencana Sumatra Rp1,156 triliun, Program Dukungan Manajemen Rp0,456 triliun, dan Turbinwas Rp0,205 triliun. Alokasi ini menunjukkan bahwa anggaran pendidikan berbasis infrastruktur sedang menjadi prioritas belanja modal.

Beban Fiskal di Balik Ambisi Sekolah Rakyat

Kuswara menjelaskan, program ini mengikuti amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Pemerintah menargetkan pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat tahap III MYC 2026-2027 dan uang muka 100 unit tahap IV MYC 2027-2028. Skema multiyears dipakai agar proyek tidak berhenti di tengah jalan. Namun, perubahan kapasitas dari Kementerian Sosial melalui surat Nomor S.866/MS/PR.01.04/7/2026 tanggal 21 Juli 2026 langsung mengubah peta kebutuhan.

Jika kapasitas per lokasi naik lebih dari dua kali lipat, kebutuhan ruang kelas, asrama, laboratorium, sanitasi, dan fasilitas pendukung ikut membengkak. Di titik ini, persoalannya bukan sekadar kurang anggaran. Ada risiko perencanaan teknis dan fiskal berjalan tidak sinkron. Pemerintah menyusun pagu, tetapi desain program belum final. Inilah jenis ketidakpastian yang mahal di negara dengan ruang fiskal terbatas.

Backlog Rp71,5 Triliun dan Pilihan Getir

Dalam dokumen awal, kebutuhan anggaran 2027 Kementerian PU mencapai Rp50,876 triliun. Pagu indikatif hanya Rp31,53 triliun, sehingga sudah ada backlog Rp19,353 triliun. Setelah skenario kapasitas 2.520 siswa dihitung, kebutuhan diperkirakan melesat ke Rp104,091 triliun. Dengan pagu Rp32,57 triliun, backlog melebar menjadi Rp71,521 triliun.

Angka itu memaksa pemerintah memilih tiga opsi yang sama-sama tidak ringan: menambah pagu, mengurangi jumlah lokasi, atau membangun bertahap dengan kapasitas lebih kecil. Jika memaksakan target 100 unit tanpa tambahan dana, kualitas infrastruktur dan tenaga pendidik berisiko terkompromi. Sebaliknya, menunda perluasan berarti target perluasan akses pendidikan semakin jauh dari jangkauan.

Secara ekonomi, lonjakan ini adalah peringatan bahwa program sosial berskala besar harus punya kepastian desain sebelum masuk pagu. Tanpa itu, APBN akan menanggung beban ketidakpastian, bukan hanya membiayai pembangunan.

FAQ Terkait Berita Ini

Berapa pagu Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU 2027? Pagu yang tersedia sebesar Rp32,57 triliun.

Mengapa kebutuhan Sekolah Rakyat naik? Karena ada usulan peningkatan kapasitas dari 1.080 siswa menjadi 2.520 siswa per lokasi satuan pendidikan.

Berapa backlog yang muncul? Jika kebutuhan baru Rp104,091 triliun dihadapkan pada pagu Rp32,57 triliun, backlog mencapai Rp71,521 triliun.