Mendagri Kirim Tim, Pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu Memanas di Tapteng

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menurunkan tim ke Tapanuli Tengah untuk memediasi konflik antara DPRD dan Bupati Masinton Pasaribu setelah lima fraksi menggulirkan wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah. Instruksi itu disampaikan Tito di sela pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle ke-32 di Medan, Rabu (9/9) malam, sebagai respons atas tensi politik yang dinilai mulai mengganggu roda pemerintahan.

Tito tidak merinci proses maupun hasil mediasi. Ia hanya menegaskan Kemendagri sudah mengirim tim ke daerah itu. Pernyataan singkat itu meninggalkan ruang tanya: apakah mediasi berjalan serius atau sekadar meredam gejolak menjelang eskalasi politik yang lebih besar?

Bobby Nasution Desak Konflik Segera Selesai

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta perseteruan antara Bupati Masinton dan pimpinan DPRD Tapanuli Tengah segera diselesaikan. Menurut Bobby, konflik tidak boleh mengorbankan pelayanan publik, terutama di daerah yang masih berjuang pulih dari bencana.

'Mudah-mudahan selesailah. Saya inginnya selesai karena yang kasihan masyarakat,' kata Bobby, Rabu malam. Ia mengingatkan Tapanuli Tengah termasuk wilayah paling parah terdampak banjir dan longsor pada 2025. Penyaluran bantuan di sana, katanya, masih lebih lambat dibandingkan daerah lain.

Peringatan itu penting. Ketika elite bertikai, warga di titik bencana menanggung akibat paling langsung. Infrastruktur rusak, akses logistik terhambat, dan pemulihan sosial-ekonomi tertunda. Dalam situasi seperti itu, konflik politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan ujian bagi kapasitas negara hadir di level lokal.

Lima Partai dan Catatan Serapan Anggaran

Wacana pemakzulan disuarakan lima partai pemilik kursi di DPRD Tapteng: NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Mereka menggelar pertemuan pada Jumat (4/9). Juru bicara pertemuan, Hazmi Arif Simatupang, menilai roda pemerintahan tidak berjalan optimal dan pengelolaan anggaran tidak profesional.

Hazmi menyebut dugaan penyelewengan anggaran serta serapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 yang hingga Agustus baru sekitar 30 persen. Angka itu, menurutnya, menjadi catatan serius karena berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan. Ia juga mengklaim TAPD dan sejumlah OPD telah dipanggil serta diingatkan Kemendagri.

Namun, dinamika politik berubah. Fraksi Gerindra menarik pernyataan soal wacana pemakzulan. DPC Gerindra Tapteng menyatakan tidak lagi terlibat dalam sikap bersama. Hazmi dalam video yang dikutip media tetap menyoroti kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu yang dinilai lalai dan lemah. Pernyataan yang berubah arah itu menunjukkan tekanan politik tidak tunggal, melainkan cair dan penuh negosiasi.

Analisis: Mediasi Tidak Cukup Tanpa Transparansi

Langkah Kemendagri memediasi patut diapresiasi, tetapi mediasi tanpa tolok ukur jelas hanya menunda persoalan. Publik Tapteng berhak tahu apa yang diperiksa, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana perbaikan tata kelola dijalankan. Jika isu utama adalah serapan anggaran dan penanganan bencana, maka jawabannya bukan sekadar pertemuan tertutup, melainkan audit, evaluasi kinerja, dan keterbukaan data.

Dalam kerangka demokrasi lokal, pemakzulan adalah mekanisme politik yang sah, tetapi ia juga pisau bermata dua. Jika dipakai tanpa dasar konstitusional dan bukti kuat, ia bisa menjadi alat delegitimasi. Sebaliknya, jika dibiarkan tanpa penyelesaian, konflik berkepanjangan akan melumpuhkan birokrasi. Karena itu, ujian sesungguhnya ada pada kepemimpinan Bupati Masinton, ketegasan DPRD, dan konsistensi pengawasan Kemendagri.

Yang paling rentan adalah warga. Di Tapteng, mereka tidak hanya menghadapi bekas bencana, tetapi juga ketidakpastian layanan publik. Maka desakan Bobby Nasution agar konflik segera selesai bukan sekadar imbauan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga fungsi pemerintahan tetap berjalan.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa yang dilakukan Kemendagri? Kemendagri menurunkan tim ke Tapanuli Tengah untuk memediasi konflik antara DPRD Tapteng dan Bupati Masinton Pasaribu.

Mengapa pemakzulan Bupati Masinton diwacanakan? Lima partai menilai roda pemerintahan tidak optimal, pengelolaan anggaran tidak profesional, serapan APBD rendah, dan respons bencana dinilai lambat.

Bagaimana posisi Gerindra? DPC Gerindra Tapteng menyatakan menarik diri dari pernyataan sikap bersama soal pemakzulan, meski sebelumnya menyoroti kepemimpinan Bupati Masinton.