Mendagri Kirim Tim Mediasi ke Tapteng, Wacana Pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu Menggantung

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menurunkan tim mediasi ke Kabupaten Tapanuli Tengah untuk merespons wacana pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu yang disuarakan lima fraksi DPRD Tapanuli Tengah. Langkah itu diumumkan Tito usai menghadiri pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (9/9) malam.

“Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana,” kata Tito. Ia tidak merinci proses maupun hasil mediasi. Pernyataan singkat itu menyisakan tanda tanya: apakah Kemendagri hanya menjadi pemadam kebakaran politik, atau benar-benar membongkar akar konflik antara eksekutif dan legislatif di Tapteng.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta konflik segera selesai. Menurut Bobby, perseteruan itu jangan sampai mengganggu jalannya pemerintahan dan berdampak langsung kepada masyarakat. “Mudah-mudahan selesailah. Saya inginnya selesai karena yang kasihan masyarakat,” ujarnya, Rabu malam.

Bobby mengingatkan Tapanuli Tengah termasuk wilayah yang parah terdampak bencana banjir dan longsor pada 2025. Penyaluran bantuan bagi korban, katanya, masih lebih lambat dibandingkan daerah lain. “Apalagi itu daerah bencana dan kita tahu Tapteng itu salah satu daerah yang hari ini penyaluran bantuannya masih sedikit lambat dibandingkan daerah lain,” ungkapnya.

Lima Parpol dan Tudingan Penyelewengan Anggaran

Wacana pemakzulan muncul dari lima partai pemilik kursi di DPRD Tapteng: NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Kelima partai menggelar pertemuan pada Jumat (4/9). Juru bicara pertemuan, Hazmi Arif Simatupang, menilai roda pemerintahan tidak berjalan optimal dan pengelolaan anggaran tidak profesional.

“Ini disebabkan banyaknya penyelewengan anggaran. Kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu,” kata Hazmi, Sabtu (5/9).

Hazmi menyebut serapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus baru sekitar 30 persen. Angka itu, menurutnya, menjadi catatan serius dan memprihatinkan karena berpotensi menghambat program pembangunan serta pelayanan publik. Ia juga menyatakan TAPD dan sejumlah OPD telah dipanggil serta diingatkan Kemendagri.

Selain anggaran, lima partai menyoroti penanganan bencana banjir. Mereka menilai respons pemerintah daerah lambat dan penyaluran bantuan belum maksimal. “Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan penyaluran bantuan banjir. Bahkan sejumlah protes muncul karena bantuan dinilai belum tersalurkan secara baik,” ujarnya.

Gerindra Menarik Diri, Konflik Tetap Panas

Belakangan, Fraksi Gerindra menarik pernyataan soal wacana pemakzulan. DPC Gerindra Tapteng menyatakan tidak lagi terlibat dalam pernyataan sikap bersama. Namun dalam video yang dikutip Detik, Hazmi tetap menyebut kepemimpinan Bupati Masinton lalai dan lemah menjalankan roda pemerintahan. Dinamika ini menunjukkan tekanan politik tidak benar-benar surut, hanya berpindah bentuk.

Analisis saya: mediasi Kemendagri adalah langkah tak terhindarkan, tetapi ia bukan obat tunggal. Jika hanya menyelesaikan permukaan, konflik bisa pecah lagi melalui manuver anggaran atau mosi di DPRD. Pemerintah pusat perlu mendorong audit independen atas serapan APBD dan tata kelola bencana. Sebab, di Tapteng, pertarungan elite dan penderitaan warga berjalan bersamaan.

Publik berhak tahu hasil mediasi. Tanpa transparansi, wacana pemakzulan akan terus menggantung dan pemerintahan daerah kehilangan legitimasi untuk mengambil keputusan strategis. Bobby benar: yang paling dirugikan adalah masyarakat, terutama korban banjir yang masih menunggu bantuan.

FAQ Terkait Berita Ini

Siapa yang menurunkan tim mediasi ke Tapanuli Tengah? Kementerian Dalam Negeri, melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menurunkan tim ke Tapanuli Tengah untuk memediasi konflik DPRD dan Bupati Masinton Pasaribu.

Mengapa muncul wacana pemakzulan Bupati Masinton? Lima partai di DPRD Tapteng menilai roda pemerintahan tidak optimal, pengelolaan anggaran tidak profesional, serapan APBD baru sekitar 30 persen hingga Agustus, serta penanganan bencana banjir lambat.

Apa respons Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution? Bobby meminta konflik segera diselesaikan agar tidak mengganggu pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama korban bencana di Tapteng.