Klaim Rugi Rp143 T di Era Trump, Kuba Kini Berbalik Lawan AS: Tak Ada Lagi Negosiasi!

Pemerintah Kuba secara resmi menutup pintu negosiasi dengan Amerika Serikat setelah mencatatkan kerugian ekonomi akibat embargo Washington mencapai US$ 8,1 miliar atau sekitar Rp 143,37 triliun sepanjang 2025. Menteri Luar Negeri Bruno Rodriguez menegaskan tidak ada perundingan yang sedang berlangsung maupun rencana dialog baru, meskipun Kuba mengaku tetap membuka ruang hubungan tanpa kemajuan berarti. Sikap keras ini muncul di tengah kian memburuknya krisis energi dan pemadaman listrik nasional yang dipicu oleh kebijakan blokade minyak dari pemerintahan Donald Trump.

Kerugian Embargo Melonjak 7%, AS Tak Kunjung Respons

Rodriguez merinci bahwa kerugian akibat embargo AS yang telah berlangsung puluhan tahun meningkat 7% dibanding tahun sebelumnya. "Tidak ada negosiasi atau agenda, meskipun kemauan untuk tetap berhubungan tetap ada," ujarnya dalam konferensi pers di Havana, Senin (9/2). Ia memproyeksikan tekanan ekonomi akan semakin berat pada awal 2026, menyusul kebijakan Trump yang memangkas pasokan minyak ke pulau Karibia itu—langkah yang langsung memicu pemadaman listrik selama berhari-hari dan mengganggu produksi energi nasional.

Namun, yang lebih memilukan adalah dampak langsung terhadap warga sipil. Rodriguez menyebut rata-rata masyarakat hanya menikmati listrik dua hingga tiga jam sehari, bahkan kurang. "Blokade ini tidak menghukum pemerintah, melainkan menghukum setiap orang dengan segala cara," tegasnya. Anak-anak terpaksa belajar dalam kegelapan, makanan cepat membusuk tanpa pendingin, dan panas ekstrem menyulitkan tidur. Krisis air pun semakin memperparah kondisi, menjadikan kehidupan sehari-hari sebagai perjuangan harfiah.

Dari Ekonomi ke Kesehatan: Peringatan PBB dan Wabah Mengintai

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut mengecam pengepungan energi terhadap Kuba. Pakar PBB pada Agustus lalu memperingatkan risiko wabah penyakit meningkat drastis akibat buruknya akses air bersih dan layanan kesehatan. Fakta ini diperkuat oleh peringatan kesehatan dari AS sendiri—yang justru melaporkan lonjakan penyakit usus dan diare di Kuba, seperti dilansir Reuters. Ironi diplomatik ini menunjukkan bahwa perseteruan politik telah merembet ke ranah kemanusiaan, dan Kuba kini berada di titik kritis.

Di tengah gempuran sanksi, pemerintahan Havana justru memilih jalan perlawanan tanpa kompromi. Sebagai pengamat ekonomi makro, langkah ini bisa dibaca sebagai strategi bertahan di tengah ketidakpastian, namun juga risiko isolasi yang lebih dalam. Trump tampaknya menggunakan kebijakan "tekanan maksimum" ala era pertama, namun Kuba kali ini tidak lagi mencari celah negosiasi—mereka memilih bertahan dengan narasi korban dan menggalang dukungan internasional, seperti dari PBB dan negara-negara non-blok.

Pertanyaannya, seberapa lama Kuba mampu bertahan tanpa pasokan energi dan dengan inflasi yang terus menggerus daya beli? Data menunjukkan ekonomi Kuba sudah menyusut lebih dari 10% dalam dua tahun terakhir. Sementara AS, dengan kekuatan dolar dan pengaruh geopolitiknya, masih bisa menekan tanpa harus berperang. Namun, tekanan ekonomi yang ekstrem justru berpotensi memicu krisis kemanusiaan yang lebih luas, dan itu akan menjadi bumerang bagi citra AS di mata dunia.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa penyebab utama kerugian Kuba Rp 143 triliun?
Kerugian itu berasal dari embargo perdagangan AS yang sudah berlangsung sejak 1962, diperparah dengan blokade pasokan minyak pada 2025 yang memicu krisis energi nasional, pemadaman listrik, dan gangguan pada sektor pangan serta kesehatan.

Mengapa Kuba memutuskan tidak mau bernegosiasi dengan AS sekarang?
Pemerintah Kuba menilai bahwa AS di bawah Trump tidak menunjukkan itikad baik, dan justru memperketat sanksi. Mereka menganggap dialog tanpa perubahan kebijakan hanya akan merugikan posisi tawar Kuba, sehingga mereka memilih sikap tegas dan menggalang dukungan internasional.

Bagaimana dampak langsung embargo terhadap rakyat Kuba?
Masyarakat mengalami pemadaman listrik berkepanjangan (hanya 2-3 jam per hari), kekurangan air bersih, keterbatasan obat-obatan, dan lonjakan penyakit usus. Anak-anak kesulitan belajar, dan makanan cepat rusak. Ini menunjukkan embargo tidak hanya menghantam pemerintah, tapi seluruh warga sipil.